KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA NTB SIAP BERSINERGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Mataram – BkkbN online : Selasa 9 Juli 2019 kemarin, tim Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat berkesempatan mengunjungi sekaligus berdiskusi banyak hal terkait kondisi kependuduikan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Drs. Helmi Fuadi, MM di ruang kerjanya di Universitas Mataram. Dalam kesempatan kemarin Helmi menerangkan bahwa bicara kependudukan adalah bicara bagaimana pertumbuhan penduduk yang secara otomatis akan berhubungan dengan persoalan — persoalan yang menyertai apabila pertumbuhan ini tidak dikendalikan, baik masalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan keluarga serta masalah persebaran penduduk termasuk administrasi kependudukan yang tertib dan rapi.

Tentu ini sangat membutuhkan penanganan yang serius yang komprehensif bagaimana meningkatkan mutu penduduk, mengendalikan petumbuhan dan jumlah penduduk serta persebaran penduduk.

Sampai saat ini penanganan kependudukan masih belum banyak diketahui masyarakat, masyarakat tidak banyak mengetahui arah kebijakan kependudukan mengingat informasi tidak lengkap dan bakan tidak tersedia, adanya data yang tumpang tindih terkait kependudukan dari berbegai instansi menjadikan masyarakat tidak dapat berpartisipasi memikirkan masalah ini.

Sementara disisi lain, upaya untuk menekan jumlah penduduk baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten / Kota, jumlah petugas lapangan KB secara nasional menyusut sangat banyak sekitar 14.000 orang dibandingkan saat KB “berjaya” di masa pemerintahan Suharto alias Orde Baru, saat ini petugas Lapangan KB hanya sekitar 21.000 orang.

Tentu ini menjadi tantangan Bupati / Walikota bagaimana mampu mengkoordinasikan dan megkondisikan Kepala Desa, Camat, Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pakar dst di tingkat Kabupaten / Kota untuk membantu serius menangani Kependudukan dan KB yang berkaitan erat dengan persoalan Kependudukan.

Helmi Fuadi menyambung bahwa hadirnya Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembanguan yang selanjutnya disebut Koalisi Kependudukan Provinsi dan Kabupaten / Kota menjadi sangat penting, hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya membantu tugas instansi yang menangani masalah Kependudukan dan KB.

Koalisi Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wadah individu dan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kependudukan dan beranggotakan terdiri dari berbagai latar belakang kepentingan dan disiplin ilmu, mengingat bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks atau menyeluruh.

Harapannya adalah, dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten / Kota maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Kependudukan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan, melalui advokasi, komunikasi, edukasi, informasi, dan berbagai sumbangan pemikiran dari hasil seminar atau penelitian.

Selanjutnya tim Pengendalian Penduduk (Dalduk) Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan Lalu Agustan Kusumaredi menambahkan bahwa pentingnya peran Koalisi Kependudukan baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun 10 Kabupaten/Kota yang ada untuk bisa eksis di dalam memainkan perannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal urusan kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Tentu yang terpenting adalah organisasi Koalisi Kependudukan ini harus diketahui keberadaanya baik oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sten Cantha sapaan akrabnya dalam kesempatan tersebut mengajak pengurus Koalisi Kependudukan Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audiensi, berdiskusi sekaligus sowan ke Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sehingga keberadaan pengurus bisa diketahui dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah di dalam keikutsertaan Koalisi kependudukan membangun Nusa Tenggara Barat di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melakukan penelitian – penelitian maupun kajian yang pada akhirnya bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya pun diharapkan akan dilakikan hal yang sama pada tingkatan berikutnya yaitu di Kabupaten/Kota, harus melakukan audiensi kepada bapak Bupati/Walikota di daerah masing – masing agar diketahui dan diakui keberadaanya dan pada akhirnya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi di dalam membantu pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Diharapkan kepengurusan koalisi kependudukan di Kabupaten/Kota bisa eksis dan bersinergi untuk merumuskan permasalahan – permasalahan kependudukan yang ada sehingga bisa melahirkan rekomendasi – rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas penduduk, penanganan pengelolaan kuantitas penduduk, persebaran dan mobilitas yang ideal, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan yang tertib.

Diakhir diskusi Helmi Fuadi berharap bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga memang tidak bisa hanya dijalankankan oleh satu sektor saja baik oleh BKKBN ataupun OPD KB Kabupaten/Kota akan tetapi harus melibatkan semua lintas sector sehingga program kependudukan ini adalah milik semua karena bagaimanapun juga berbicara penduduk adalah tanggung jawab semua pihak termasuk masyaratakat, pungkasnya. (SC)