SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HARI KEPENDUDUKAN DUNIA TAHUN 2019

Mataram – BkkbN online : Pada sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 Governing Council United Nations Development Programme menetapkan bahwa tanggal 11 Juli sebagai Hari Kependudukan Dunia. Siding PBB ini juga mensepakati bahwa Hari Kependudukan Dunia diperingati setiap tanggal 11 Juli. BKKBN sebagi sebuah lembaga yang bertanggungjawab terhadap isu – isu kependudukan, bekerjasama dengan instansi terkait lainnya dan UNFPA menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 yang dilaksanakan di Jakarta dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Demikian latar belakang kegiatan seminar nasional yang dijelaskan dalam laporan panitia seminar nasional oleh Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat Dra. Hitima Wardani, MPH kemarin.

 

Hitima melanjutkan dalam laporannya bahwa tema dari peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 kali ini adalah “Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan ICPD – Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan”. Sesungguhnya kemajuan yang cukup bagus telah dicapai sejak 1994, tetapi masih ada jutaan perempuan dan remaja perempuan yang belum memperoleh keuntungan dari janji yang telah disepakati bersama dalam ICPD. Tahun ini setelah 25 tahun merupakan waktu yang kritis tentang apa yang telah kita lakukan untuk perempuan dan remaja perempuan di seluruh dunia. Kita ingin merayakan pencapaian, memperkuat gerakan, dan menyelesaikan permasalahan yang tersisa dari ICPD Kairo.

 

Dilanjutkan Hitima, agenda ICPD telah memperoleh dukungan yang cukup kuat dari berbagai kalangan pemerintah, sector swasta, organisasi sipil dan masyarakat. Pada waktu yang bersamaan akses universal untuk kesehatan reproduksi dan seksul memperoleh tantangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Memperkuat komitmen untuk hak dan pilihan untuk semua, realisasi dari keseluruhan program Aksi ICPD sangat menentukan keberhasilan dari agenda pembangunan berkelanjutan 2020 (SDGs). Pemerintah termasuk BKKBN dalam hal ini, generasi muda, sector swasta, masyarakat sipil, dan mitra lainnya, bersama UNFPA akan mempercepat janji Kairo, melalui mobilisasi politis dan momentum keungan untuk menyelesaikan permasalahan tersisa dari program aksi ICPD. Percepatan janji Kiro inilah yang akan menjadi focus utama dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 dan sekaligus menjadi bagian dari kegiatan memperingati ICPD 25 yang akan memperoleh puncaknya ketika diselenggarakn “ Nairobi Summit on ICPD 25 : Accelerating the promise, yang akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 12 – 14 November 2019 yang akan datang.

Dilanjutkan Hitima, bahwa ada lima sub tema peringatan Hari Kependudukan Dunia dan Peringatan ICPD 25 yaitu ; (1) Paket intervensi kesehatan reproduksi dan seksual dan cakupan kesehatan universal, (2) Membuat momentum financial, (3) Keragaman demografis dan pembangunan berkelanjutan, (4) Kekerasan berbasis gender dan praktik – praktik berbahaya, dan (5) Kesehatan reproduksi dan seksual dalam situasi bencana. Namun demikian, sub tema yang akan diusung dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2019 ini untuk Indonesia dikerucutkan menjadi implementation 25 years ICPD yang arahnya adalah menguatkan komitmen untuk mengurangi unmet need KB, kematian Ibu, dan kekerasan berbasi gender dan praktik – praktik berbahaya terhadap perempuan dan remaja perempuan, serta mencapai bonus demografi dalam kerangka ICPD dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2020.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat tersebut menjelaskan lagi bahwa, tujuan kegiatan peringatan Hari Kependudukan Dunia adalah : (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi unmet-need ber KB, angka kematian ibu, dan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya, dan mencapai bonus demografi dalam kerangka ICPD dan SDGs 2030; dan (2) Meningkatnya komitmen Pemerintah, organisasi swadaya masyarakat dan swasta akan pentingnya menangani isu-isu kependudukan tersebut.

Serangkaian kegiatan peringatan Hari Kependudukan Dunia ini dilaksanakan oleh BKKBN Pusat bekerjasama dengan Perwakilan UNFPA di Indonesia dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Berbagai kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2019, antara lain : (1) Promosi dan Sosialisasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik yaitu di Web BKKBN, Medsos BKKBN, Medsos Mintul Genre dan SMS Blast (11 Juli 2019). Penulisan di media online dan advetorial di media cetak nasional yang diterbitkan pada hari ini 11 Juli 2019, (2) Seminar Nasional Hari Kependudukan Dunia Tahun 2019 hari ini 11 Juli 2019 di Hotel Sultan Jakarta, diikuti oleh sekitar 400 orang, terdiri dari perwakilan Pemerintah, LSM, institusi profesi, organisasi perempuan dan organisasi remaja dan swasta.

Seminar Nasional Hari Kependudukan Dunia Tahun 2019 ini diselenggarakan dengan format talkshow yang diawali oleh Keynote Speech oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dengan tema “Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan ICPD di Indonesia”. Dengan Narasumber terdiri dari : (1) BKKBN – Deputi Bidang KB dan KR sekaligus Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, (2) Kemenkes RI – Dirjen Kesehatan Masyarakat, (3) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan yang diwakili oleh Staf ahli Deputi, (4) Bappenas – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas diwakili oleh Diretur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan social. Dengan Pembahas : anggota Komisi IX yang sudah tidak asing lagi yaitu (1) Ibu Dra. Hj. Ermalena, MHS (Komisi IX DPR RI/Ketua Forum Kependudukan) dan (2) Dr. Budi Wahyuni (Wakil Ketua Komnas Perempuan) dan dipandu oleh Moderator artis cantik yaitu Ibu Anya Dwinov.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang juga menjabat Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat yaitu Ir. Dwi Listiana Wardhani , Ph. D, dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Indonesia sangat mementingkan implementasi program aksi ICPD. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1994, Indonesia telah mengalami perubahan demografis, social, lingkungan, dan politik yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs 2030. : leaving no one behind (tidak meninggalkan satu orangpun). Karena itu pemerintah Indonesia bersungguh – sungguh dalam mengimplementasikan komitmen tersebut di tingkat global , regional, dan nasional.

Ibu Dhani sapaan kesehariannya melanjutkan bahwa dalam kerangka tersebut perkembangan kemajuan Negara Indonesia terkait komitmen implementasi dokumentasi rencana aksi ICPD 1994 Kairo, yang mencakup Bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi , penataan dinamika kependudukan, dan kesetaraan gender. Dalam bidang Kb dan Kesehatan Reproduksi , setelah kurun waktu hampir 50 tahun program KB dimulai yakni pada tahun 1970, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan Kesehatan Reproduksi. TFR turun dari 5,6 anak pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada tahun 2017. Sementara angka Contraseptif Prepalence Rate (CPR) meningkat secara signifikan dari sekitar 10 % pada tahun 1970 menjadi sekitar 64% pada tahun 2017.

Sementara itu dijelaskan kembali bahwa dalam bidang Penataan Dinamika Kependudukan , pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun rencana induk pembangunan kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah, yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama yaitu yaitu pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor.

Kemudian sambungnya, dalam hal kesetaraan gender, kemajuan dicapai dengan berbagai upaya layanan bagi korban kekerasan berbasis gender serta upaya  menurunkan prevalensi  sunat perempuan.

Diakhir sambutannya Ibu Dhani menekankan, di dalam negeri implemetasi komitmen ICPD dijabarkan melaui integrasi program aksi ICPD dan SDGs 2030  ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Demikian juga pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan Undang – Undang yang mencakup Universal Helath Coverage, yakni BPJS bagi setiap warga Negara Indonesia. Indonesia juga membentuk sektretariat SDG untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen tersebut.

Sedangkan dalam hal kaitan hubungan internasional bahwa kerjasama  internasional dalam pengembangan kapasitas sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program aksi ICPD khususnya melalui kerjasama  Selatan – Selatan dan Triangular (SSTC). Dengan latar belakang ini dikatakannya bahwa Indonesia telah secara aktif  terlibat dengan Negara berkembang lainnya di bidang populasi dan pembangunan. Melalui kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular Indonesia telah berbagi pengalaman kepada lebih dari 5,200 pejabat yang membidangi KB, yang berasal lebih dari 104 negara  dan akan terus bertambah di masa yang akan dating.

Terkait dengan komitmen dan inisiatif yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui BKKBN terkait implementasi ICPD Kairo tersebut secara umum terbagi menjadi 4 hal mendasar yaitu : (1) Terpenuhinya layanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau, khususnya bagi wanita menikah usia subur, (2) Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif, (3) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan serta memberikan bantuan hokum oleh kementerian terkait, dan (4) Pertumbuhan anak – anak dan remaja yang sehat untuk mengoptimalkan bonus demografi, serta investasi Pada pemuda, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka sebagai generasi masa depan dalam memajukan pembangunan nasional Indonesia. (SC)