KONSOLIDASI GDPK 5 ASPEK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Mataram – BkkbN online : Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun rencana induk pembangunan kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah, yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama yaitu yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, mobilitas dan persebaran penduduk, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor. Program tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 aspek seperti disebutkan di atas.

 

Tidak cukup sampai di situ, Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan konsolidasi dengan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat menginisiasi regulasi untuk memperkuat Perpres No. 153 tahun 2014 tentang GDPK 5 Aspek tersebut untuk dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait GDPK 5 aspek tersebut. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut juga merupakan kesepakatan bersama pada saat Workshop Penyusunan GDPK 5 aspek tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat akhir tahun 2018 yang lalu.

Tidak membutuhkan waktu terlalu lama sekitar 1 bulan, Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 aspek sudah ditandatangani dan siap untuk didistribusikan ke 10 Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Adapaun beberapa hal yang ditekankan di dalam Surat Edaran tersebut adalah : (1) Untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, (2) Agar supaya menganggarkan penyusunan GDPK 5 Aspek tersebut pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota masing – masing.

 

Pada hari kemarin Senin 15 Juli 2019 tim pengendalian penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin langsung oleh Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan Lalu Agustan Kusumaredi, S.Kom beserta Kasubbid Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Julio Nedo Darenoh, SIP dan Syamsurrujal, S.Sos melakukan kunjungan kerja ke OPD KB Kabupaten Lombok Timur dan Bappeda Lombok Timur melakukan konsolidasi terkait perkembangan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Aspek.

Dalam kesempatan tersebut Ibu Eka Aryani selaku Kasubbid Parameter Kependudukan menjelaskan bahwa pada dasarnya OPD KB Kabupaten Lombok Timur siap bersinergi dengan berbagai pihak yang terlibat sebagi mitra dan stakeholder dalam rangka penyusunan GDPK 5 aspek tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Lombok Timur, sangat apresiatif dan menerima dengan respon yang luar biasa rencana penyusunan GDPK 5 aspek tersebut, terlebih sudah diperkuat dengan regulasi baik itu Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Aspek dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 aspek baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain beliau menyampaikan pada diskusi tersebut bahwa, tidak ada alas an untuk tidak melakukan penyusunan GDPK 5 aspek karena sangat dirasa perlu untuk melakukan desain terhadap pembangunan kependudukan khsusnya Kabupaten Lombok Timur sebagai Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Subhan, SKM selaku Kasubbid yang menangani penyusunan GDPK 5 aspek menambahkan bahwa, secara teknis penganggaran Bappeda Lombok Timur sudah menyiapkan anggaran untuk penyusunan GDPK 5 aspek, hanya tinggal menunggu jadwal pembentukan tim kerja teknis atau kelompok kerja yang insyaAllah akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat, sehingga Lombok Timur diharapkan bisa menjadi model atau percontohan penyusunan GDPK 5 aspek di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentu dengan melibatkan semua stakeholder dan mitra kerja terkait sehingga bisa menghasilkan produk GDPK 5 aspek yang benar – benar seperti diharapkan oleh semua pihak.

Dalam kesempatan yang sama Lalu Agustan Kusumaredi menekankan bahwa penyusunan GDPK 5 aspek tersebut harus disusun oleh tim kerja atau pokja dan tidak memanfaatkan pihak ketiga atau lelang di dalam penyusunannya sehingga akan menghasilkan produk yang benar – benar dari kita oleh kita dan untuk kita dan pada akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan sebagi dasar dari perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Lombok Timur dan diharapkan indicator – indicator yang termjuat di dalam GDPK tersebut bisa dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Diakhir diskusi Julio Nedo menambahkan bahwa penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 aspek yang terdiri dari Pengaturan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Persebaran dan Mobilisasi Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Penertiban Database dan Administrasi Kependudukan, merupakan langkah awal untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan yang mengarahkan penduduk sebagai subyek (pelaku) pembangunan sekaligus obyek (penikmat) pembangunan.

Karena pada saatnya nanti produk GDPK 5 aspek tersebut sudah bisa disusun dengan baik tentu akan menjadi referensi dan panduan bagi semua sector terkait di dalam memanfaatkannya sebagi rujukan pembangunan sehingga teripta masyarakat yang sejahtera, sehat dan berkulaitas dan bisa menjadi bangsa yang bersaing dengan dunia global dan pada akhirnya bisa secara optimal memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi sekitar tahun 2020 – 2035, tambahnya. (SC)