ORIENTASI PROYEKSI DATA PROGRAM KKBPK BERBASIS SPEKTRUM BAGI PENGELOLA PROGRAM KKBPK

Mataram – BkkbN online : Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat (BKKBN Pusat) dalam penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional yang di dalamnya mencakup penyusunan parameter kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemanfaatan data proyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan undang – undang tersebut, BKKBN memiliki tugas untuk memfasilitasi OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD PPKB) tingkat Provinsi, serta bersama OPD PPKB Provinsi melakukan fasilitasi OPD PPKB tingkat Kabupaten/Kota dan pemanfaatan data proyeksi kependudukan untuk perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Demikian dijelaskan Jimmy Rachman, SE, MM selaku Plh. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat di Cibubur beberapa hari yang lalu.

Ditambahkan Jimmy, bahwa dalam menjalankan tugas tersebut di atas dibutuhkan pengelola program KKBPK baik di tingkat Pusat maupun Provinsi yang memiliki kemampuan dalam penghitungan parameter program KKBPK untuk perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kondisi pengelola program KKBPK yang ideal tersebut maka diperlukan Orientasi Proyeksi Data Program KKBPK bagi pengelola di tingkat Pusat dan Provinsi, demikian paparnya.

Dalam kesempatan tersebut disebutkan juga bahwa tujuan kegiatan Orientasi Proyeksi Data Program KKBPK bagi pengelola di tingkat Pusat dan Provinsi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola program KKBPK di Pusat dan Provinsi terkait cara proyeksi data program KKBPK, diharapkan nantinya pengelola program KKBPK mampu menggunakan aplikasi untuk proyeksi data program KKBPK, dan diharapkan para pengelola mampu menganalisis output aplikasi proyeksi data program KKBPK. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari yaitu Selasa s/d Jumat tanggal 23 s/d 26 Juli 2019 di Hotel Avenzel dan Convention Jalan raya Kranggan, Pondok Gde, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 59 orang terdiri dari Kasubbid Parameter Kependudukan seluruh Indonesia sebanyak 33 orang, Direktorat Perencanaan Pengendalian Pendudul sebanyak 13 orang dan Pusat (Biro Perencanaan, Kedeputian KBKR, Kedeputian KSPK, Kedeputian Dalduk, dan Direktorat Laptik) sebanyak 13 orang.

Kepala BKKBN dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang juga menjabat Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat yaitu Ir. Dwi Listiana Wardhani , Ph. D, dalam sambutan dan arahannya mengatakan bahwa Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia adalah termasuk Demografer, yaitu individu yang harus memahami dengan mendalam tentang kependudukan sehingga mampu menjadi analisator tentang kondisi kependudukan di masing – masing daerah. Kasubbid Parameter harus mampu menjadi perumus angka – angka yang nantinya bisa diterjemahkan menjadi narasi sehingga para stakeholder mampu menginplementasikan angka tersebut menjadi sebuah kebijakan yang berorientasi kepada pembangunan kependudukan yang berdampak pada penduduk itu sendiri sebagai obyek dan subyek pembangunan.

Ibu Deputi menyambung, bahwa penduduk Indonesia harus menjadi penduduk yang tumbuh seimbang yang berarti bahwa jumlah populasi yang ada di Indonesia harus mampu diimbangi dengan daya tamping dan daya dukung lingkungan serta kemajuan ekonomi yang memadai untuk perkembangan peradaban manusia di Indonesia. Mengingat Indonesia akan menghadapi bahkan sudah berada pada kondisi Bonus Demografi dimana jumlah populasi yang produktif (umur 15 – 64 tahun) jauh lebeih banyak dibandingkan dengan populasi yang tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas), atau dengan bahasa lain bahwa rasio ketergantungan semakin mengecil yaitu 50 berbanding 100, maksudnya adalah dari 50 orang penduduk yang tidak produktif ditanggung oleh 100 orang penduduk yang produktif atau rasionya 1 berbanding 2. Dengan kondisi peluang bonus demografi tersebut maka menjadi kesempatan satu – satunya untuk Indonesia bangkit menjadi Negara maju sesuai dengan teori beberapa orang ahli demografi. Dan apabila peluang bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal maka Indonesia selamanya akan menjadi Negara berkembang bahkan menjadi Negara terbelakang. Tentu peluang bonus demografi itu tidak dating dengan sendirinya melainkan perlu persiapan – persiapan yang harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik dan lain sebagainya sehingga akan maksimal nantinya di dalam menjemput peluang bonus demografi itu sendiri.

Disamping Indonesia akan mendapatkan peluang bonus demografi, juga akan menghadapi atau memasuki yang namanya ageing population, yaitu penuaan penduduk di masa mendatang akan menjadi isu yang krusial di Indonesia. Suatu Negara dikatakan memasuki ageing population apabila usia lanjut (Lansia) yang berumur 60 tahun ke atas sudah mencapai 10 % dari total populasi/penduduk suatu Negara. Dengan demikiian Negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan pembangunan ataupun pembangunan penduduk lansia yang berumur 60 tahun keatas sementara di Indonesia sendiri tidak ada jaminan bagi penduduk di hari tua mereka alias tidak mampu ditanggung Negara dimana dari hasil riset membuktikan bahwa justru di hari tua lebih banyak pengeluaran dari sisi biaya ketimbang kemasukan. Dan dari hasil penelitian memngatakan bahwa rata – rata penduduk Indonesia di 8 tahun terakhir hidupnya justru sakit – sakitan sebelum akhirnya meninggal dunia dan justru pada saat demikian membutuhkan  biaya yang tidak sedikit untuk biaya pengobatan, sementara ketika kita melihat Negara tetangga yaitu Singapura bahwa penduduknya sakit – sakitan sebelum meninggal dunia di 4 tahun terakhir dari kehidupan mereka, dan justru akan terjadi minimnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk Singapura diakhir hidup mereka bahkan Negara menjamin penduduknya sendiri beber ibu Deputi Pengendalian Penduduk tersebut.

Dilanjutkan Ibu Dhani, bahwa Indonesia memiliki Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 50 juta orang, dan ini adalah tugas yang tidak ringan bagi Negara untuk terus berusaha menjaga tingkat fertilitas atau kelahiran. Dan fertilitas tersebut merupakan salah satu syarat peluang Bonus Demografi bisa dioptimalkan, pada dasarnya bonus tersebut bukanlah bonus semata akan tetapi lebih kepada perubahan struktur penduduk yang mengakibatkan banyaknya usia produktif dibandingkan dengan usia yang tidak produktif, tentu hal tersebut adalah karena berhasilnya program Keluarga Berencana. Sebagai pekerjaan rumah Indonesia dewasa ini adalah bagaimana kesiapan Indonesia yang sekarang menjadi Negara G-20 menuju Negara G-7 atau bagian dari salah satu dari 7 negara besar di dunia.

Pada kesempatan yang sama, PLH Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Yaitu Jimmy Rachman, SE, MM menyampaikan dalam materinya bahwaproyeksi penduduk yang akan disusun menggunakan aplikasi spectrum haruslah dioptimalkan, dimana ketika Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu merancang proyeksi kependudukan maka akan lebih mempermudah di dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 aspek yang terdiri dari : Pengaturan Kuantitas, Peningkatan Kualitas, Pengaturan Mobilitas dan persebaran penduduk, Pembangunan Keluarga dan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas GDPK 5 aspek yang akan dihasilkan karena semakin komprehensipnya isi yang terkandung di dalam Grand Design tersebut maka akan semakin mempermudah para stakeholder di dalam memanfaatkan GDPK 5 aspek tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan bahkan menjadi rujukan di dalam intervensi program pembangunan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terlebih indicator – indicator yang dimuat di dalam GDPK 5 aspek tersebut akan menjadi rujukan jangka panjang yaitu 5 – 25 tahun pembangunan kependudukan dan hal tersebut bisa dijadikan rujukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh para Kepala Daerah terpilih.

Sementara itu, pemateri berikutnya yaitu Dr. Wendy Hartanto, MA selaku Widyaiswara Utama BKKBN yang juga mantan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat menyampaikan dalam paparannya bahwa, semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia tanpa terkecuali harus mempunyai pemahaman tentang demografi/kependudukan, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan yang akan diambil selama masa pemerintahannya, karena ketika mereka paham akan kependudukan akan mempermudah kepala daerah di dalam melakukan intervensi pembangunan yang berorientasi kepada kependudukan akan tetapi sebaliknya justru akan lebih konsentrasi terhadap pembangunan yang bersipat fisik semata sehingga akan sulit mencapai pembagunan penduduk yang akan merangsang kepada peningkatan kualitas penduduk itu sendiri.

Dilanjutkan Dr. Wendi yang juga alumnus Universitas terkenal di Australia dan Amerika tersebut bahwa, dalam analisi proyeksi yang dilakukan menyimpulkan bahwa proyeksi penduduk itu penting untuk melakukan langhkah preventif di dalam perencanaan pembangunan segala bidang, dan idealnya proyeksi penduduk itu dilakukan setelah adanya Sensus Penduduk ataupun bisa dilakukan setelah SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi ketika melakukanproyeksi penduduk yang sangat sulit dipecahkan adalah bagaimana membuat proyeksi migrasi penduduk karena keadaan tersebut sangat berubah – ubah setiap saat sehingga menyulitkan di dalam merancang prediksi, paparnya.

Wendi melanjutkan bahwa sebetulnya membuat sebuah proyeksi itu adalah mudah akan tetapi yang terpenting adalah data dasar yang harus betu – betul actual dan factual serta up to date. Dan proyeksi tersebut sangat membantu semua sector di dalam melakukan analisi permasalahan pembangunan yang kemudian bisa dilakukan intervensi yang lebih detail dan maksimal sehingga bisa mencapai cita – cita bangsa yaitu menuju kesejahteraan rakyat (SC)