Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Perkuat Program KKBPK Melalui Penyusunan Peta Resiko

Keberhasilan program KKBPK salah satunya ditentukan oleh keseriusan pengelola program dalam menyelenggarakannya. Melaksanakan sebuah program tidak hanya melihat besar kecil realisasi anggaran yang dicapai tapi juga masukan dan keluaran yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pengendalian sebagai bentuk kendali dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Manajemen resiko untuk meminimalisir dampak perlu dilakukan terhadap program/ kegiatan yang memiliki resiko tinggi.

Demi memberikan dukungan pengendalian internal yang memadai, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB melakukan penyusunan peta resiko untuk memetakan program/ kegiatan dengan resiko tinggi dan pengendalian apa yang diperlukan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan.

Selama tiga hari, 16 sampai 18 Juli 2019, ASN Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dibekali pengetahuan bagaimana melakukan manajemen resiko. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi NTB selaku pengawas pendamping.

Dikatakan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Hj. Indan Prihartini dalam laporannya, bahwa sistem pengendalian intern menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan pada seluruh lembaga pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dijelaskannya, BKKBN menaruh perhatian yang besar terhadap sistem pengendalian intern tersebut dengan mengubah Peraturan Kepala BKKBN nomor 173 tahun 2011 tentang penyelenggaraan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKKBN dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Secara keseluruhan implementasi aturan tersebut harus dilakukan, termasuk di tingkat provinsi.

Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Sama’an menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP beberapa waktu lalu, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB masih berada pada tahap ‘berkembang’ dengan skor nilai 2,4. Salah satu unsur penilaian SPIP yang paling rendah disampaikannya terletak pada unsur penilaian resiko, dengan skor nilai 0.

“Salah satu upaya meningkatkan skor penilain tersebut, maka dilakukan pemetaan resiko ini”, tuturnya.

Sama’an berharap agar melalui kegiatan tersebut, akan teridentifikasi resiko-resiko yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam melaksanakan kinerja.

“Upaya kita kali ini agak berat jika dibandingkan dengan instansi lain yang sudah lebih dahulu melakukan, sebab kita memang terlambat dan harus mengejar ketinggalan”, tambahnya.

Unsur penilaian SPIP lainnya disampaikan Sama’an yang masih perlu ditingkatkan adalah unsur pembinaan SDM, yang hanya berada pada skor 2. Sehingga dirinya berharap kedepan harus memikirkan bagaimana meningkatkan skor tersebut. Tentunya saran  dan masukan dari BPKP untuk mendongkrak nilai tersebut kedepannya akan sangat diperlukan.

“Setelah kegiatan ini, diharapkan akan tersusun peta resiko yang akan menjadi dokumen yang akan berdampak terhadap peningkatan nilai SPIP kita. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada penilaian reformasi birokrasi  kita”, pungkasnya.

Kegiatan workshop yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut diharuskan mengumpulkan hasil tindak lanjut berupa penyusunan peta resiko berdasarkan kegiatan di masing-masing bidang dua minggu pasca kegiatan. (YN)