PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Mataram – BkkbN online : Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga merupakan program strategis yang menjadi perhatian kita bersama dan penanganannya harus dilakukan secara bersinergi dari berbagai sektor baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, pada tataran implementasinya membutuhkan penguatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan pemberdayaan dengan mitra kerja. Hal ini sangat membutuhkan dukungan dan kerja keras dari semua pihak dan saling mendukung dari lintas sektor terkait. Demikian disampaikan PLH Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. Samaan, M.Si dalam sambutan dan arahan pada kegiatan pengembangan materi pendidikan kependudukan baik jalur formal, non formal dan informal berbasis kearifan lokal kemarin.

Sama’an juga menjelaskan, berdasarkan Undang – undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berenacana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan telah mengembangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang menekankan tentang pentingnya pendidikan kependudukan ditanamkan kepada masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa. Sekolah Siaga Kependudukan yang disingkat SSK telah dibentuk pada jenjang SLTP dan SLTA masing-masing 1 (satu) sekolah di Kabupaten/Kota se-NTB. Namun beberapa permasalahan yang dijumpai di lapangan bahwa sangat dibutuhkan peran serta dan masukan dari berbagai pihak terutama yang menyangkut materi dalam penerapan pendidikan kependudukan melalui SSK khususnya materi yang berbasis muatan lokal, paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Julio Nedo Darenoh SIP selaku pelaksana kegiatan yang juga Kasubbid Kerjasama Pendidikan Kependudukan melaporkan bahwa, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman dan peran serta para tenaga pengelola dan mitra kerja tentang pendidikan kependudukan khususnya melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Tersedianya materi pendidikan kependudukan khususnya yang berbasis pada muatan lokal; Meningkatnya peran serta lintas sektor terkait dalam pengembangan materi pendidikan kependudukan; dan Tersosialisasinya materi kependudukan kepada masyarakat khususnya melalui peseserta didik. Julio menambahkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu pada hari Rabu – Kamis, tanggal 14 – 15 Agustus 2019 bertempat di Fave Hotel Jalan Langko Mataram. Dengan diikuti peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari : Kepala UPT- DIKBUD Kabupaten/Kota se NTB  Guru Mapel, Guru Mapel Geografi, Mapel Agama, Guru Mapel Sosiologi,  Ketua PGRI NTB, Koalisi Kependudukan Kabupaten Lotim, Pusat Studi Kependudukan Hamzanwadi Kab. Lotim, Pusat Studi Kependudukan UNTB Provinsi NTB, Pusat Studi Kependudukan Univ.Islam Mataram (UIN Mtr), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPeKB).

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Lalu Nuzulul Kuswan, S.Sos dalam paparannya menekankan bahwa pertemuan ini sangat strategis di dalam membangun kependudukan kita khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena dengan memberikan bekal pemahaman kependudukan kepada siswa/murid adalah merupakan pembangunan jangka panjang yang bisa dirasakan hasilnya beberapa tahun kemudian, karena membangun kependudukan tidaklah seperti membangun fisik berupa gedung – gedung publik yang langsung bisa dilihat dan dirasakan hasilnya. Lebih lanjut ditekankan Kuswan, bahwa hasil akhir yang diharapkan dari pertemuan tersebut adalah tersusunnya produk buku pendidikan kependudukan yang berisikan kaidah – kaidah kearifan lokal yang ada di masing – masing Kabupaten/Kota sehingga lebih mudah dicerna dan diterima oleh peserta didik dan akhirnya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan mereka dan diharapkan produk buku tersebut menjadi panduan yang digunakan oleh para guru/pengajar di sekolah – sekolah untuk mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan berbasis kearifan local ke dalam mata pekajaran baik itu Geografi, Agama dan Sosiologi. (SC)