INTEGRASI PROGRAM KKBPK KE DALAM RPJMD KAB. LOBAR

Mataram – BkkbN online : Perencanaan pembangunan daerah tentu menjadi urat nadi dari pembangunan, ketika baik perencanaannya maka baik pula hasil ataupun output yang akan dicapai dan sebaliknya tidak akan mencapai target yang diharapkan. Dalam rangka mengintegrasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Barat malaksanakan kegiatan pendampingan integrasi kebijakan, isu dan indikator KKBPK ke dalam RPJMD dan RKPD khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan dari diselenggarakanya pendampingan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan tentang pentingnya menyusun Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam RPJMD.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula ruang Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Senin 12 Agustus 2019 yang lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara semi formal yang dihadiri oleh 20 peserta yangberasal dari OPD KB Kabupaten Lombok Barat dan Bappeda Kabupaten Lombok Barat serta dari Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabid Sosbud Bappeda Lombok Barat  Drs Khalid, mengatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional.

Dilanjutkan Khalid, bahwasanya Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terstruktur, berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya. Sedangkan, pada kesempatan yang sama Lalu Nuzulul Kuswan, S.SOs selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan, bahwa dengan dikeluarkanya aturan pendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka dilakukan pendampingan integrasi kebijakan, isu dan indikator Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam RPJMD Provinsi dan Kab/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD KB Kabupaten Lombok Barat beserta Bappeda selaku leading sector daripada pembangunan. Dan diharapkan indikator-indikator kependudukan harus menjadi tujuan utama atau outcome dari setiap pembangunan yang dilakukan khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk OPD KB Kabupaten Lombok Barat, Erni Suryana, MM menegaskan kepada Bappeda bahwa intisari dari pembangunan adalah yang berbasis kependudukan, dan SKPD yang berperan adalah OPD KB, maka perlu kiranya diberikan dukungan yang maksimal di dalam melaksanakan program – program yang dimaksud terutama dukungan penganggarannya, tegas Erni.

Diakhir diskusi Kuswan menegaskan bahwa, semua indikator itu khususnya KKBPK harus menjadi dokumen resmi dalam pembangunan daerah, baik di level Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Jika telah tercantum, maka ini menjadi strategi, arah dan peningkatan kualitas penduduk yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.

Program Keluarga Berencana harus tercapai dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dari segi kualitas kesehatan, usia harapan hidup, angka kematian bayi, ibu melahirkan dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas akan sumber daya manusia yang betul – betul diinginkan dalam mendukung pembangunan di segala lini sektor kehidupan menuju Kabupaten Lombok Barat “MANTAP” (Amanah Sejahtera dan Berprestasi). (SC)