PROGRAM KKBPK DALAM RPJMD KAB. LOTENG

Mataram – BkkbN online : RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Tengah pada saat pertemuan pendampingan integrasi kebijakan, isu dan indikator Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam RPJMD Provinsi dan Kab/Kota di Lombok Tengah kemarin 13 Agustus 2019.

Sementara itu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. ( Pasal 1 Nomor 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visim misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD KB Kabupaten Lombok Tengah beserta Bappeda Lombok Tengah selaku leading sektor daripada pembangunan di daerah. Dan diharapkan indikator-indikator kependudukan harus menjadi tujuan utama atau outcome dari setiap pembangunan yang dilakukan khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk OPD KB Kabupaten Tengah, Ir. Saharudin menambahkan bahwa pokok dari pembangunan adalah yang berbasis kependudukan dimana penduduk dijadikan obyek dan subyek pembangunan (pelaku dan penikmat pembangunan), dan SKPD yang berperan adalah OPD KB, maka perlu kiranya diberikan dukungan yang maksimal di dalam melaksanakan program – program yang dimaksud terutama dukungan penganggarannya, tegasnya.

Diakhir diskusi Lalu Agustan Kusumaredi selaku Kasubbid Penetapan Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat menambahkan bahwa ketika indicator – indicator program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan (KKBPK) ingin tercantum di dalam perencanaan daerah khususnya Lombok Tengah, tentu harus melalui RPJMD, kemudian Renstra dan RKPD, oleh karenanya dokumen tersebut perlu didukung data dan informasi yang sifatnya ilmiah yaitu melalui penyusunan Profil Kependudukan serta Program KKBPK dan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Aspek yang terdiri dari Kuantitas, Kulaitas, Mobilitas persebaran penduduk, Pembangunan Keluarga dan Administrasi Kependudukan. Diakui bahwa dasar pemerintah daerah memberikan peluang dukungan anggaran adalah ketika data SKPD adalah akurat tepat dan relevansinya bisa dipertanggungjawabkan. (SC)