RSUD Awet Muda Narmada Fasilitasi KB MOW Gratis

BKKBN NTB bersama OPD KB Kabupaten/Kota terus mendorong terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Salah satunya dengan memberikan program pelayanan untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) secara gratis disetiap wilayah.

Kali ini RSUD Awet Muda Narmada memfasilitasi pelaksanaan KB Tubuktomi atau biasa yang disebut Medis Operatif Wanita (MOW) bagi 20 akseptor KB di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini adalah salah satunya menidaklanjuti MOU yang telah ditandatangani bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan Direktur RS Awet Muda Narmada pada Rakerda Pogram KKBPK di Senggigi beberapa bulan lalu.

Selaku penyedia fasilitas Direktur Utama Rumah Sakit Awet Muda Narmada, dr. Aan Surya Natha, menerangkan pihaknya mendukung penuh program BKKBN, khususnya untuk wilayah Lombok Barat. Mengingat kesadaran KB di masyarakat Lombok Barat yang cukup tinggi dan perlu diakomodir.

“Kita di Rumah Sakit mendukung penuh kegiatan ini dalam kapasitas penyediaan saranan,” ujar Aan ditemui di ruangannya, kamis (29/8). Menurut Aan program KB dari BKKBN perlu mendapat dukungan penuh, terutama untuk program MKJP seperti MOW yang sedang dilakukan. “Saya berharap kedepannya kita bisa membantu mendukung untuk kegiatan yang sama di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Aan.

Ditempat yang sama  Kabid KB DP2KBP3A Lombok Barat, Zulyadaen, S.Pd dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lombok Barat, menerangkan pihaknya mengadakan program tersebut untuk mengakomodir pelayanan MKJP, khususnya Metode Operatif Wanita (MOW) atau Tubektomi. “Lombok Barat punya target 6.000 lebih akseptor KB untuk MKJP,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (29/8).

Saat ini Program KB di Lombok Barat terkendala dari aturan Pemerintah Daerah terkait retribusi di Fasilitas Kesehatan, seperti pelayanan KB di Puskesmas sudah menjadi BLUD. Jadi setiap akseptor harus memiliki BPJS untuk dapat dilayani,” ujar Zulyadaen. Sementara itu, belum 100 persen penduduk Lombok Barat tergabung dalam JKN sehingga sebagian masyarakat diharuskan membayar jasa jika ingin melakukan pelayanan metode kontrasepsi KB.  “Ini sudah ada aturannya di Lombok Barat terkait program JKN itu,” sambung Zulyadaen.

Selain itu kami juga terkendala dari jumlah penyuluh KB yang kurang. “Rasio penyuluh KB di Lombok Barat 1 orang membina 3 desa,” ujar Zulyadaen. Tantangan ini berusaha dijawab dengan memanfaatkan Institusi Masyarakar Pedesaan (IMP), yaitu penggerakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui tenaga Pembantu Pembina KB Desa ataupun Sub Pembantu Pembina KB Desa sampai ke tingkat dusun.

Selain, pihaknya juga telah melakukan inovasi dengan menyusun program Pasangan Usia Subur Peserta Aktif Keluarga Berencana (Puspa Kencana) yang menyediakan pelayanan kontrasepsi gratis dengan meminjam tenaga medis dari BLUD milik pemerintah. “Alhamdulillah dari Provinsi kita dibantu fasilitasi kegiatan ini sehingga bisa melayani seperti kali ini,” ujarnya.

Zulyadaen sendiri berharap kedepan kerjasama antara stakeholder terkait dapat terus dilakukan untuk menyukseskan program MKJP. Mengingat MKJP merupakan salah satu program pemerintah untuk pengendalian jumlah penduduk yang bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seandainya sukses dijalankan.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan inovasi dengan menyusun program Pasangan Usia Subur Peserta Aktif Keluarga Berencana (Puspa Kencana) yang menyediakan pelayanan kontrasepsi gratis dengan meminjam tenaga medis dari BLUD milik pemerintah. Walaupun begitu, diakui Zulyadaen APBD untuk program tersebut memang sangat minim. “Alhamdulillah dari Perwakilan BKKBN Provinsi NTB kita dibantu fasilitasi kegiatan ini sehingga bisa melayani seperti kali ini,” ujarnya.

Zulyadi sendiri berharap kedepan Pemda setempat bersedia mendukung dan memberikan perhatian untuk program KB MKJP, terutama dari segi anggaran. Mengingat program tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk pengendalian jumlah penduduk yang bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seandainya sukses dijalankan.

Senada dengan itu Kasubbid Jaminan Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta sebagai Perwakilan BKKBN Prov. NTB, Mia Oktora, menerangkan bahwa setelah beberapa tahun vakum, pelayanan Baksos KB Tubektomi  kali ini merupakan yang pertama kalinya diadakan di Lombok Barat. Selama ini program tersebut terkendala dikarenakan belum adanya tim medis MOW dengan tehnik laparoskopi tanpa gas yang terlatih dan ahli dalam melayani MOW secara masal di Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu, dirinya secara khusus menyampaikan terimakasih terhadap seluruh pihak yang mendukung.

Pelayanan Baksos KB MOW dilakukan oleh dr. Moh. Khoiron Tamami, Sp.OG bersama tim dari RSUD dr. Soejono Selong. “Bersama tim inilah saat ini BKKBN NTB melakukan baksos MOW Mobline ke seluruh Kabupaten/Kota di NTB yang membutuhkan pelayanan KB MOW,” ujar Mia, Kamis (29/8).

Diterangkan Mia program KB MOW kali ini merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka menyemarakan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2019. Dalam prosesnya, masyarakat yang ingin melaksanakan Kontrasepsi Mantap akan difasilitasi secara gratis.

Untuk melakukan KB MOW sendiri pasangan suami-istri syaratnya harus benar-benar mantap, sudah tidak ingin hamil lagi, berusia 35 tahun ke atas dan telah memiliki dua orang anak atau lebih yang sudah dewasa. Untuk pasangan yang baru memiliki satu anak atau dua anak yang masih kecil, program tersebut tidak dianjurkan. Selain itu, dibutuhkan juga izin dari pasangan jika benar-benar ingin melakukan metode kontrasepsi jangka panjang. (MO)