ABAIKAN BONUS DEMOGRAFI, INDONESIA TERANCAM JADI NEGARA BERKEMBANG SELAMANYA

Mataram – BkkbN online : Penyusunan Desain besar Kependudukan merupakan sesuatu yang penting dan mendesak. Apalagi dalam situasi Indonesia sudah memasuki era bonus demografi yang bila diabaikan, akan membawa bangsa ini berada pada ancaman serius, apakah menjadi negara maju atau akan menjadi negara berkembang selamanya.

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat DR Lalu Makripuddin MSi pada pembukaan Pertemuan Pembahasan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Aspek Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se-NTB di Hotel Aston Iin Mataram, Rabu (20/11).

Diungkapkannya, penyusunan desain besar kependudukan  menjadi suatu keharusan untuk kepentingan agenda pembangunan di masa mendatang.”Kita harus mendesain apa yang akan terjadi di masa depan, apa rencananya, apa programnya dan bagaimana strategi mencapai maksud dan tujuan kita,”ujarnya.

Lima aspek kependudukan, lanjut  Makrifuddin, seperti kuantitas penduduk, kualitas Penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan data kependudukan penting dielaborasi untuk penyusuan agenda dan program pembangunan yang berbasis kependudukan.”Antara lima aspek itu tidak bisa dipisah satu sama lain,”tegasnya seraya menyebutkan bahwa penyusunan desain besar erat kaitannya dengan kesiapan mengantisipasi bonus demografi.

Ditambahkan, syarat untuk memetik bonus demografi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas terutama di kalangan generasi muda.  Mengutip pernyataan Mendiknas Nadiem Makarim, disebutkan bahwa ada tiga syarat yang harus dimiliki generasi muda untuk bersaing di masa depan.” Yang pertama, menguasai  teknologi informasi. Yang kedua, menguasa bahasa asing, minimal Bahasa Inggris dan yang ketiga, mempunya kemampuan menyelesaiakan masalah dengan cepat,”imbuhnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Panitia penyelenggara, Lalu Agustan Kusumaredi menyebutkan bahwa semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat telah menyusun draft grand design kependudukan yang akan dielaborasi sebagai konsep besar pembangunan Nusa Tenggara Barat berbasis Kependudukan.

Disebutkan, Nusa Tenggara Barat saat ini sudah memasuki periode bonus demografi yaitu dengan angka ketergantungan (defendency ratio) : 49.35. sedangkan 10 Kab/Kota dengan rincian antara lain : (Lobar : 47,48), (Loteng : 48,27), (Lotim : 50,91), (Sumbawa : 48,34), (Dompu : 57,27), (Sumbawa Barat : 50,46), (Bima : 57,88), (Lombok Utara : 49,44), (Kota Mataram : 40,59) dan (Kota Bima : 46,18).

Dengan perhitungan tersebut, lanjutnya, maka dalam 25 tahun ke depan, periode bonus demografi harus dapat menjadi “landasan pacu” bagi Indonesia untuk memajukan ekonomi dan perkembangan negara menuju negara maju termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.”Mengingat jumlah usia produktif yang sangat signifikan, sebab pada saat itu kita akan menjadi negara dengan jumlah penduduk usia produktif paling besar di Asia Tenggara. Dengan proporsi jumlah penduduk produktif yang besar, Indonesia mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang penting, bukan hanya untuk wilayah Asia namun juga dalam konstelasi perekonomian global. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menjadi bomb disaster (anti bonus demografi,red),”urainya.

Sementara itu, lanjut Sten, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), disebutkan bahwa GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program pembangunan kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan adminsitrasi kependudukan. ”Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan di daerah masing-masing dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang berbasis kependudukan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, baik yang bersifat influencing policy dan responsive policy dalam upaya pemanfaatan bonus demografi,”pungkasnya.

Sedikitnya 50 peserta perwakilan dari 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat ikut serta dalam pertemuan pembahasan grand design Pembangunan Kependudukan yang difasilitas BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat tersebut. (SC)