Permasalahan dan Upaya Revitalisasi Posyandu

Agus Netral, SE.
Penyuluh KB Ahli Pertama, Desa Santong dan Embung Raja Kecamatan Terara Lombok Timur NTB.

Revitalisasi Posyandu di provinsi NTB belakangan terus disuarakan di berbagai forum oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Sepertinya itu sudah menjadi penugasan kepada Ibu Wagub dalam pembagian tugas bersama Gubernur NTB, sehingga beliau selalu yang menyuarakannya.

Adapun seperti diketahui dasar dari kegiatan itu adalah mengacu pada visi yang diusung yaitu NTB Gemilang yang salah satu Misinya adalah mewujudkan NTB Sehat dan Cerdas, dan itu telah dituangkan dalam RPJMD NTB periode 2019-2023.

Kebijakan Revitalisasi Posyandu itu tentu saja patut disambut dan diberikan apresiasi sebagai sebuah kebijakan dan terobosan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup keluarga di NTB yang dimulai dari tingkat Dusun.

Akan tetapi kebijakan itu harus dilihat juga sebagai ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas dari Posyandu dan bukan menihilkan proses dan hasil dari aktifitas Posyandu yang selama ini dilaksanakan.

Adapun selama ini Posyandu sudah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di NTB dan secara nasional. Dengan 2 tujuan penting dari Posyandu sesuai dengan maksud pendiriannya yaitu untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB), sejauh ini tujuan yang ingin dicapai itu sudah menunjukkan keberhasilan.

Data SDKI tahun 1990 memperlihatkan AKI melahirkan berada pada posisi 390 per 100 ribu kelahiran, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 305 per 100 ribu kelahiran. Demikian juga dengan AKB, tahun 1990 jumlahnya masih 71 per 1000 kelahiran hidup tetapi tahun 2017 sudah jauh menurun menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup mengacu pada data hasil SDKI 2017.

Walaupun untuk AKI masih menunjukkan angka yang masih tinggi dan penurunan yang relatip lambat, tetapi intervensi melalui pemberian imunisasi dan pemeriksaan intensif kepada ibu hamil di Posyandu selama ini, jelas telah menunjukkan hasilnya.

Bahkan bisa dibayangkan seandainya kegiatan atau layanan Posyandu tidak ada bagaimana ramainya layanan di Puskesmas. Barangkali ibu-ibu hamil akan seperti orang Demo setiap hari, saking banyaknya. Demikian pula dengan pemberian imunisasi kepada bayi dan balita.

Dengan demikian melihat perkembangan dan eksistensi dari Posyandu itu, maka upaya Revitalisasi Posyandu, yang dimaksudkan oleh Pemda NTB jelas adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dari Posyandu serta kinerjanya dalam pemberian pelayanan kepada sasaran serta memperluas cakupan pelayanan dan jenis layanannya.

Hal itu sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Ibu Wagub di berbagai kesempatan bahwa Posyandu itu diarahkan agar bisa menjadi forum peningkatan pengetahuan masyarakat, baik masalah kesehatan, lingkungan, termasuk mitigasi bencana. Karena selama ini keberadaan Posyandu di tingkat desa dan kelurahan di NTB menurut Wagub, hanya dipahami sebatas pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. Dengan program revitalisasi ini, Posyandu akan menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi remaja, lansia dan pusat edukasi masyarakat serta penanganan masalah sosial lainnya di tingkat desa. Karena itu Posyandu harus ditingkatkan layanannya menjadi level mandiri dengan mengarah ke Posyandu Keluarga.

Apa yang dikemukakan oleh Ibu Wagub itu, apabila menengok dari kebijakan Dinas Kesehatan provinsi NTB sejak 2017 yang lalu, maka ikhtiar Revitalisasi Posyandu sekarang ini sepertinya mengacu pada kebijakan 2017 itu. Pada laman dinkes.ntbprov.go.id dikemukakan bahwa  dalam usaha untuk terus memperbaiki angka AKI maupun AKB maka perlu dilakukan revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Keluarga yang bertujuan meningkatkan kinerja Posyandu dengan menjalin kemitraan dengan para pihak, seperti Tokoh Agama (Dai Kesehatan), LSM, dunia usaha dan multi sektor. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Indonsia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga, yaitu dengan 12 indikator keluarga sehat.

Jadi apa yang ingin dituju dari Revitalisasi Posyandu adalah mewujudkan Posyandu mandiri yang akan mengarah mejadi Posyandu Keluarga di NTB. Dan untuk tahun 2020 ini seperti yang diberitakan bahwa ikhtiar Posyandu Keluarga masih dalam proses pembuatan model atau percontohan dimana di satu desa kelurahan paling tidak ada minimal 1 Posyandu Keluarga.

Sejalan dengan ikhtiar menuju tahapan Posyandu Keluarga itu maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Posyandu yang dilaksanakan selama ini, yaitu dengan melihat sisi atau bagian mana saja yang perlu untuk ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan mengetahui itu maka akan bisa dilakukan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas Posyandu menuju Posyandu Keluarga.

Permasalahan di Posyandu

Posyandu adalah kata yang sudah akrab terdengar di masyarakat.  Fasilitas kesehatan di tingkat dusun itu dalam sejarahnya dimulai pada tahun 1985. Ada 3 Lembaga dan Kementerian yang ikut terlibat dalam membidani kelahirannya yaitu; Kepala BKKBN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu dengan Nomor; 23 Tahun 1985, 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985 dan 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu. Dengan SKB ini dilakukan pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah yang bernama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dan pada tahun 1986 di Yogyakarta bertepatan dengan peringatan hari Kesehatan nasional, Posyandu dicanangkan secara massal oleh Kepala Negara. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat.

Dalam operasional Posyandu di tingkat dusun, salah satu unsur penting dari pelaksanaannya adalah adanya tenaga relawan yaitu Kader. Mereka adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela (Depkes RI 2003).

Terkait dengan tenaga pengelola Posyandu ini, maka dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan di banyak universitas dikemukakan bahwa salah satu permasalahan prinsip di Posyandu sehingga belum sesuai harapan yang diinginkan adalah karena kurangnya kapasitas ataupun kemampuan dari Kader dalam mengelola Posyandu. Inilah permasalahan dari Posyandu yang selama ini dialami yang perlu jadi bahan perhatian.

Adapun salah satu indikator dari ketidakmampuan Kader adalah mereka banyak yang tidak atau belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Posyandu. Sebagai akibatnya rekan-rekan Kader Posyandu seringkali terjebak dalam rutinitas. Mereka melaksanakan Posyandu dari tahun ke tahun tanpa pernah mengevaluasi sejauh mana yang dilaksanakannya itu menuai hasil ataukah tidak.

Rendahnya kemampuan kader memang tidak terlepas dari proses rekrutmen kader yang dasarnya dahulu mengacu pada siapa yang mau kerja sukarela, bukan berdasarkan hasil seleksi yang ketat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu tidak adanya atau kurangnya bimbingan serta pelatihan terhadap Kader Posyandu.

Sebagai akibat dari kurangnya kemampuan itu adalah Posyandu menjadi monoton dari waktu ke waktu. Adapun pemandangan Posyandu yang terlihat monoton itu adalah, Bidan memeriksa ibu hamil di ruangan tertutup, juru imunisasi (jurim) menyuntik bayi dan wanita hamil, lalu kader menimbang balita dan mencatat hasilnya di buku KIA dimana disana ada KMS (Kartu Menuju Sehat). Sedangkan kalau ada makanan tambahan dari desa, ibu-ibu diberikan sebungkus biskuit untuk anak balitanya yang harganya seribuan, atau kalau tidak sebuah telur rebus. Lalu puncak kedatangan dari ibu-ibu adalah sekitar jam 9 pagi lalu setelah jam 10 Posyandu sudah bubar.

Sejauh yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh rekan jurim dan bidan, tentu saja semuanya sudah sesuai dengan protap dari Dinas Kesehatan dan jelas akan memiliki dampak bagi peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya.

Akan tetapi untuk tugas dari rekan-rekan kader yaitu yang melakukan penimbangan sebagai alat pantau kondisi gizi balita, dan pemberian penyuluhan terhadap ibu-ibu yang hadir di Posyandu sepertinya perlu dilakukan evaluasi.

Pertama untuk pemantauan status gizi dari balita bisa dikatakan selama ini belum bisa menemui tujuan yang diinginkan. Hal itu terlihat dari sistem pelaporan data status gizi balita yang ada di Posyandu tidak ada tindak lanjutnya dari desa. Tidak ada analisis status gizi balita. Sehingga peta status gizi dalam 12 bulan tidak tersedia di desa (daftar balita gizi buruk, gizi turun, gizi sedang dan gizi baik by name by adress). Selanjutnya intervensi dalam bentuk makanan tambahan, juga kualitasnya jauh dari standar makanan bergizi. Ini juga disebabkan ketidakpahaman dari pihak desa dalam memahami  apa itu menu makanan bergizi yang harus dianggarkan dalam 12 bulan.

Dari sisi orang tua balita, juga terkesan mengabaikan hasil penimbangan balitanya. Fakta di Posyandu adalah, setelah menimbang balitanya sebagian besar ibu-ibu langsung saja balik kanan dengan berbagai alasan seperti mengangkat jemurannya, mau ke sawah, kepasar, begawe dan lainnya. Tidak ada perhatian terkait hajat penimbangan itu yaitu trend berat badan anaknya. Si Kader-pun demikian juga tidak ada atau tidak sempat memberikan penyuluhan kepada ibu yang anaknya masuk katagori BGM (dibawah garis merah).

Bahkan ada rekan Kader di salah satu Posyandu yang tidak memberikan ibu-ibu buku KIA/KMS (Kartu Menuju Sehat)-nya, sebagai alat pantau perkembangan berat badan anaknya. “Kalau kita kasi bawa pulang, maka endak sampai 3 kali Posyandu KMS itu sudah tidak bisa kepakai, karena digunting-gunting oleh anaknya atau kena sama kuah sayur”, katanya.

“Dan juga yang membuat kita menahan buku KIA ini di Posyandu adalah karena mereka sering lupa membawa. Sedangkan kalau kita suruh balik ngambil, rumahnya terkadang cukup jauh”, tambahnya.

Jadi bisa dikatakan ibu-ibu yang melakukan penimbangan di Posyandu sepertinya hanya pekerjaan rutinitas bulanan yang mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Bahkan pihak pemerintah desa juga tidak mengetahui hasil yang didapat dari Posyandu, karena laporan posyandu yang ke desa bisa jadi hanya jadi arsip tidak pernah dianalisis.

Dan permasalahan kedua yang muncul di Posyandu selain masalah pemantauan status gizi balita adalah fungsi penyuluhan oleh Kader yang belum jalan yang merupakan tahapan keempat dalam proses pelaksanaan Posyandu. Sementara seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wagub, ingin menjadikan Posyandu sebagai pusat informasi dan edukasi bagi warga dusun.

Penyebabnya adalah karena Kader tidak memahami apa yang akan disampaikan kepada sasaran. Materi apa yang akan disampaikan dalam 12 kali pertemuan setahun, lalu siapa yang akan memberikan penyuluhan dari 5 orang Kader di Posyandu tidak ada perencanaannya di Posyandu.  Ditambah lagi dengan kurangnya bimbingan dan pelatihan terhadap kader yang akan memberikan penyuluhan, membuat fungsi itu tidak berjalan.

“Saya kurang percaya diri pak!, orang yang kita beri penyuluhan kadang lebih pintar atau lebih tinggi pendidikannya dari kita”, kata salah seorang kader Posyandu.

Selain itu memang kondisi yang kurang kondusif di lokasi Posyandu juga menambah ribetnya peluang untuk melakukan penyuluhan. Pertama suasana yang ribut, dengan tangisan anak-anak yang takut disuntik imunisasi serta yang takut ditimbang. Kedua ibu-ibu yang terburu-buru yang ingin pulang cepat. Dan ketiga karena sarana prasarana yang kurang mendukung dimana lokasi atau tempat Posyandunya yang kebanyakan tidak standar yaitu numpang di rumah Kepala Dusun, atau rumah Kader, yang terkadang lokasinya di gang-gang sempit. Sehingga untuk duduk rapi di ruangan khusus, para ibu-ibu sebagai sasaran penyuluhan agak sulit dilakukan.

Perlu Pendampingan

Mengacu pada permasalahan yang dikemukakan diatas maka upaya revitalisasi Posyandu paling tidak bisa menyoroti 2 masalah yaitu; meningkatkan pemantauan status gizi dan intervensinya untuk mencegah status gizi buruk dan stunting serta peningkatan kapasitas Kader dalam pengelolaan Posyandu maupun dalam menyampaikan pesan penyuluhan. Kalau dua fungsi ini bisa jalan maka Posyandu akan jadi hidup dan meriah.

Dari 2 masalah diatas, maka titik tolaknya adalah dari peningkatan kemampuan 5 orang Kader yang ada dalam pengelolaan Posyandu di tingkat Dusun agar sesuai Pedoman. Dan di era kuatnya struktur keuangan pemerintah desa sekarang ini, permasalahan ini jelas akan bisa secara bertahap diatasi.

Dalam upaya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kecamatan yaitu apa yang mesti dianggarkan serta berapa nilai kegiatannya di APBDes. Karena kurangnya atau terbatasnya pemahaman, maka aparat desa terkadang juga tidak memahami apa yang mesti dianggarkan untuk upaya revitalisasi Posyandu.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan, Puskesmas, UPTD KB, UPTD Dikbud, dan KUA bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam memberikan masukan untuk penyusunan anggaran dalam upaya revitalisasi Posyandu.

Untuk penguatan kapasitas kader dibutuhkan kegiatan pelatihan serta pendampingan agar Kader bisa mengelola Posyandu dan menyampaikan pesan dengan baik. Banyak modul-modul pelatihan kader yang sudah tersedia, tinggal  dukungan APBDes.

Selain itu perlu ada kebijakan yang diterapkan oleh Desa yaitu paling tidak Kader bisa baca tulis. Karena ada beberapa Kader yang faktanya tidak bisa membaca, yaitu khususnya istri Kadus atau sekarang disebut Kawil (Kepala Kewilayahan). Hal itu karena istri Kawil mendapatkan hak preogratif untuk menjadi Kader karena dia istri Kawil.

Kemudian dalam hal peningkatan status gizi balita, desa juga perlu mendapatkan masukan tentang 12 jenis atau daftar makanan bergizi dalam 12 bulan sebagai contoh untuk ditindaklanjuti oleh ibu-ibu di rumahnya sepulang dari Posyandu. Karena aparat desa bukanlah tamatan Akademi Gizi, sehingga mereka tidak paham apa itu contoh makanan bergizi yang perlu dianggarkan di APBDes.

Dan dengan potensi keuangan Desa yang mencapai 1,5 milyar setahun, banyak hal yang bisa dilakukan untuk upaya revitalisasi Posyandu.@