PEMBINAAN PPKS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bertempat di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur, drg. H. Asrul Sani M.Kes pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 memberikan pembinaan kepada Ketua PPKS Se-Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pembukannya, drg. Asrul Sani menyatakan bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pentingnya pelayanan informasi untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, jaminan pelayanan KB dan KR, pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja dan ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB menuntut adanya suatu wadah atau tempat rujukan. Keberadaan PPKS (dahulu bernama Parenting Center) membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga.

Lebih lanjut, Asrul Sani menyatakan bahwa Dasar hukum pelaksanaan PPKS antara lain Undang Undang 52 / Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 48 ayat 1 poin c tentang kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Peraturan Kepala BKKBN  No. 141/PER/F3/2014 (Tanggal, 26 Mei  2014) : Pedoman Pengelolaan PPKS pada Balai Penyuluhan KKBPK di Kecamatan; dan Peraturan Kepala BKKBN No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera., yang bertujuan sebagai pusat pelayanan informasi dan rujukan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), jaminan pelayanan KB dan KR, pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja dan ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB.

Sedangkan Kepala Bidang KB-KS DP3AKB Kabupaten Lombok Timur I Dewa Ketut Ariantana, SKM. MPH dalam penyajian materinya menjelaskan bahwa banyak kegiatan yang dapat dikembangkan di PPKS, yaitu :  (1) Pelayanan data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi data-data keadaan penduduk setempat; (2) Konsultasi dan Konseling Keluarga Anak & Balita sebagai upaya menyiapkan kualitas anak agar menjadi SDM yang berkualitas melalui pola pengasuhan yang benar; (3) Konseling Keluarga Remaja dan Remaja antara lainkonseling dalam membanguan komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan antara remaja dan orang tua, agar remaja terbebas dari narkoba, seks bebas, AIDS dan kenalakan2 remaja; (4) Konseling Pranikah yang akan lebih memberikan gambaran awal akan makna pernikahan. Konseling lebih menekankan pada kesiapan calon pengantin secara usia, psikologis, agama, komunikasi, dan ekonomi ; (5) Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Konseling Keluarga Berencana, koselor perlu memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh alat dan obat kontrasepsi tersebut; (6) Konseling Menuju Keluarga Harmonis; (7) Pengamalan nilai-nilai moral menurut 8 fungsi keluarga: fungsi agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan; dan (8) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga. Program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) dilaksanakan oleh BKKBN melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)  merupakan  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif keluarga.

Lebih lanjut, Dewa Ketut Ariantana menjelaskan bahwa pencatatan dan pelaporan PPKS juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, baik mekanisme pelaporan maupun format pelaporannya. Selama ini format dan mekanisme pelaporan PPKS belum seragam, karena itu perlu diseragamkan. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan ini, maka semua kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan pada PPKS dapat tercatat dan terlaporkan. (Saiful A.).