Belajar dari Ikhtiar Singapura Dalam Meningkatkan Jumlah Kelahiran

Berbeda dengan negera kita yang terus mengusahakan agar jumlah kelahiran per wanita usia subur (WUS) bisa menurun ke titik tingkat penggantian atau ‘replacement level’ yaitu 2,1, pemerintah Singapura justru sebaliknya yaitu bagaimana meningkatkan jumlah kelahiran agar bisa ke angka 2,1 itu. Jadi yang satu bagaimana menurunkan kelahiran dan satunya lagi bagaimana meningkatkan jumlah kelahiran.

Pemerintah Singapura melaksanakan kebijakan pro natalis karena krisis jumlah kepemilikan anak rata-rata per wanita subur (WUS) atau Total Fertility Rate (TFR) di negara kota itu yang terus menurun ke tingkat yang sangat rendah. Menurut data dari Singapore Department of Statistics jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya pada tahun 2019 yang lalu sudah mencapai 1,14. Dengan angka TFR sebesar 1,14 itu, Singapura berada pada posisi negara-negara dengan TFR paling rendah di tingkat global bersama Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Italia, Spanyol dan lainnya.

Dengan perkembangan seperti itu pemerintah Singapura sangat khawatir terhadap keseimbangan dari struktur, pertumbuhan serta jumlah penduduknya dalam jangka panjang. Dikhawatirkan juga persentasi penduduk lanjut usia akan terus meningkat, lalu penduduk usia produktif sebagai penopang ekonomi akan semakin mengecil.

Penurunan angka TFR di Singapura sudah terjadi sejak lama yaitu sejalan dengan pelaksanaan program KB disana. TFR menurun dari 5,76 tahun 1960 menjadi 2,15 anak per WUS tahun 1975. Jadi sejak 1975, Singapura sudah bisa mencapai titik replacement level.

Dalam sejarahnya keberhasilan Singapura menurunkan angka kelahiran tidak terlepas dari pelaksanaan program KB. Pemerintah Singapura sudah memulai penerapan program KB sejak pemisahannya dari Malaysia yaitu tahun 1965, dengan mendirikan Singapore Family Planning and Population Board. Lalu tahun 1970 dimulailah kampanye; ‘2 anak cukup’ (“Small Families – Brighter Future: Two is enough”). Dan alat kontrasepsi yang diunggulkan adalah sterilisaasi, dengan slogannya yang terkenal; “One, Two: And that’s ideal: Sterilisation, the best method for Family Limitation”. Selain ‘2 anak cukup’, pemerintah juga mengkampanyekan pengaturan jarak kelahiran untuk anak yang kedua serta pendewasaan usia perkawinan.

Akan tetapi sejak mencapai titik tingkat penggantian tahun 1975, TFR Singapura terus mengalami penurunan yang berkepanjangan hingga sekarang ini. Peningkatan TFR terjadi hanya pada tahun-tahun tertentu saja yaitu yang menandai tahun Naga (Dragon Years) dalam kalender China yang merupakan putaran waktu 12 tahun, sebagaimana terlihat pada tabel.

 

Selanjutnya ketika TFR Singapura sudah berada pada posisi 1,4 yaitu pada tahun 1986, Pemerintah mulai cemas dan mengambil kebijakan yang berbalik arah dengan kebijakan program KB yaitu menggalakkan kelahiran. ‘BKKBN’-nya bahkan dibubarkan per tanggal 30 Juni 1986. Kemudian kampanye yang diusung bukan lagi ‘Two is enough’ atau ‘2 anak cukup’, melainkan; ‘Miliki tiga anak atau lebih jika mampu’ (Have Three or More; if you can afford it), yang dikampanyekan secara nasional.

Dan kebijakan meningkatkan jumlah kelahiran itu bukan hanya sebatas menghimbau lewat berbagai jalur media, akan tetapi dilaksanakan juga dengan memberikan berbagai rupa intensif dan kemudahan bagi pasangan yang mau melahirkan.

Adapun selama ini kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah kelahiran di Singapura adalah;

  1. Bantuan keuangan dalam bentuk Baby Bonus

Untuk merawat dan membesarkan bayi, lalu untuk biaya kesehatan dan pendidikannya, pemerintah Singapura memberikan subsidi kepada orang tua yang melahirkan anaknya. Jumlahnya terus bertambah sejak paket itu pertama diberikan. Menurut penjelasan yang didapatkan dari situs; www.babybonus.msf.gov.sg, ada 3 komponen dari baby bonus di Singapura yaitu; transfer tunai (cash gift), pemberian paket tabungan atas nama si bayi (CDA First Step Grant), dan paket tabungan dimana orang tua juga harus menambung dalam jumlah itu (dollar-for-dollar matching). Adapun besaran dari ketiga komponen itu berbeda menurut urutan kelahiran si anak. Berikut tabel yang berlaku untuk kelahiran mulai 1 September 2016 (dalam $ Singapura; 1 dolar Singapura = Rp.10.500).

Anak ke; Pemberian Uang tunai Pemberian Tabungan Total baby bonus
Hibah Bersyarat*
1 dan 2 8.000 3.000 3.000 14.000
3 dan 4 10.000 3.000 9.000 22.000
5 keatas 10.000 3.000 15.000 28.000

*Orang tua harus menabung dalam jumlah itu juga

Dengan model bantuan seperti itu maka bisa dilihat untuk anak ketiga dari satu pasangan keluarga di Singapura bisa mendapatkan bantuan keuangan sampai lebih dari 220 juta rupiah, kalau dolarnya itu ditukar ke rupiah.

  1. Pembayaran Cuti melahirkan

Cuti melahirkan mendapatkan hak selama 16 minggu (sekitar 4 bulan) di Singapura. Untuk anak yang pertama dan kedua; 8 minggu pertama, gaji cuti hamil dibayar oleh perusahaan, sedangkan 8 minggu kedua, gajinya dibayar pemerintah (perusahaan mengkalim). Kemudian untuk anak ketiga dan seterusnya, cuti 16 minggu, gaji dibayar sepenuhnya oleh negara.

  1. Pembebasan pajak penghasilan

Bagi yang anaknya lahir normal (Qualifying Child Relief) bisa mengkalim pembebasan pajak penghasilan sampai $ 4.000, sedangkan yang lahir cacat (Handicapped Child Relief) bisa mengklaim sampai $ 7.500. Selain itu ada juga bantuan untuk ibu pekerja yang melahirkan (Working Mother’s Child Relief) yaitu klaim sampai 15% dari penghasilannya.

  1. Insentive bagi perusahaan yang menerapkan pengaturan kerja yang fleksibel (flexible work arrangements)
  2. Mengintensifkan dan mendukung lembaga perjodohan, agar pemuda Singapura lebih cepat melangsungkan pernikahan. Sejak January 1984 didirikan lembaga yang bertugas sebagai mak comblang (matchmaking) yaitu Social Development Unit (SDU). Fokusnya adalah memberikan bantuan perjodohan bagi sarjana yang masih jomblo.

Dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan angka kelahiran itu, bisa dimaklumi betapa seriusnya pemerintah Singapura terhadap isu kependudukan dan betapa krisisnya kondisi saat ini menurut versi pemerintah Singapura.

Tetapi bisa dibayangkan juga kalau kita berandai-andai kebijakan pro natalis seperti di Singapura itu terjadi di Indonesia, maka akan bisa ditebak respon ataupun akibatnya bagi pasangan keluarga disini. Semua pasangan akan berlomba untuk berreproduksi untuk mendapatkan baby bonus. Dan tentu saja jumlah penduduk akan segera menjadi membengkak.

Akan tetapi lain dengan masyarakat di Singapura, berbagai rupa intensif keuangan itu faktanya tidak banyak berpengaruh. Indikator angka TFR-nya yang justru semakin menurun walaupun ada paket program pemberian uang tunai serta berbagai program lainnya menunjukkan sulitnya kampanye pro natalis itu di Singapura. Sehingga kebijakan itu bisa dikatakan belum mencapai target yang diinginkannya. Keluarga Pasangan Usia Subur disana enggan ataupun tidak mau mengikuti kampanye pemerintah untuk memiliki anak 3 ataupun lebih. Dan sekarang ini, sampai dengan tahun 2020, sudah sekitar 34 tahun, jadi lebih dari 3 dekade pemerintah Singapura berikhtiar meningkatkan angka kelahiran, dengan berbagai cara dan kebijakan, tetapi angka TFR tidak bisa bergerak naik.

Apa penyebab sulitnya pasangan usia subur di Singapura untuk didorong memiliki anak, serta apa yang bisa diambil sebagai pelajaran?

Kemajuan ekonomi dan fokus pada kesuksesan

Singapura adalah negara yang maju dan makmur. Dengan penduduk yang relatip sedikit dan dengan kekayaan negara yang melimpah, memberikan kemudahan dalam berbagai layanan kepada rakyatnya. Sampai dengan bulan Juni 2019 yang lalu, penduduk Singapura mencapai 5,7 juta jiwa. Dari jumlah penduduk itu yang merupakan penduduk asli (citizens) dari Singapura adalah 3,5 juta. Selebihnya, 525 ribu warga asing yang diberi izin tinggal permanen, dan 1,68 juta pekerja asing.

Ada 3 etnis di Singapura yaitu China 76,2%, Melayu; 15% dan India; 7,4%. Dan diakui etnis Melayu sebagai penduduk asli.

Luas daratannya mencapai 725.7 km2 yang hanya 1/7 dari luas pulau Bali yang mencapai 5.636 km². Tetapi masih lebih luas dari Kota Jakarta yang hanya 661,5 km².

Walaupun luasnya hanya seuprit dibanding pulau Jawa, tetapi ternyata untuk di negara ASEAN, Singapura berada pada rangking ke-5 dalam hal gross domestic product (GDP) menurut data IMF per Oktober 2019. GDP Singapura mencapai 362.818 juta US dollar. Angka itu sedikit lebih rendah dari tetangganya Malaysia sebesar 365.303 juta US dollar dan di atas Vietnam yang hanya 261.637 juta US dollar, walaupun penduduk Vietnam mencapai 95 juta jiwa.

Dengan anga GDP sebesar itu maka GDP per kapitanya adalah yang tertinggi di ASEAN dengan angka mencapai $63.987, dan merupakan rangking ke-3 di tingkat global.

Dan Perdana Menteri Singapura berada di rangking pertama tingkat dunia, pemimpin negara yang memiliki penghasilan tahunan terbesar yaitu mencapai $2,2 juta atau sekitar Rp. 32 triliun per tahun. Dan presiden Amerika ternyata hanya di urutan ke-3 dengan salary mencapai $541 ribu.

Penghasilan PM Singapura itu wajar karena pendapatan pada APBN-nya untuk tahun anggaran 2019 saja mencapai S$76.01 milyar atau sekitar Rp.812 triliun yang merupakan 37,5% dari pendapatan APBN Indonesia tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp.2.165 triliun.

Lalu penghasilan dari rakyatnya yang bekerja, dilihat dari mata uang rupiah cukup tinggi. Menurut data dari Singapore Department of Statistics, 14,4% keluarga di Singapura memiliki penghasilan diatas 20 ribu dolar Singapura atau diatas 212 juta rupiah per bulan. Kemudian 22,6% berpenghasilan antara 10.000 – 19.900 (106 juta – 200 juta) dan 45,5% memiliki penghasilan 1000 – 9.900 (10 juta – 100 juta). Selebihnya keluarga yang tidak bekerja dan pensiunan.

Akan tetapi ditengah kemajuan Singapura yang bergelar kota terbersih dan teridah dunia serta berbagai predikat terbaik lainnya, Singapura ternyata mendapat predikat sebagai kota termahal dalam hal harga barang dan jasa untuk tingkat global.

Dengan kemajuan dan kemakmurannya termasuk dengan tingginya tingkat harga-harga, maka masyarakat Singapura dalam kesehariannya terus berjuang untuk menggapai sukses dalam pencapaian karir dan finansial. Inilah yang dituju, sehingga bagi yang belum berkeluarga, pendidikan dan pekerjaan adalah nomor satu. Karena untuk bisa berkeluarga dan memenuhi tuntutan hidup di Singapura terlebih dahulu dibutuhkan pekerjaan yang mapan dan perumahan. Sebagai konsekuensinya adalah berkeluarga menjadi prioritas nomor ke sekian.

Hal itu sebagaimana bisa dibaca dari apa yang dikemukakan oleh salah seorang milenial disana yaitu Noah Tan, yang menulis pendapatnya di situs; pride.kindness.sg. Dia katakan bahwa tidak ada artinya begitu banyak tulisan dan himbauan tentang bahaya menurunnya tingkat kelahiran di Singapura;

“It does not help either that there are countless articles, opinion pieces and forum letters highlighting the dangers of Singapore’s declining birth rate”.

Fokus dari milenial adalah karir, maka jangan terkejut kalau banyak milenial yang belum mau kawin;

“And, with more millennials in Singapore preferring to focus on their careers, it is no surprise that many of us are unwilling to get married or start a family till later on in our lives”, tulis Noah Tan.

Dengan fokus pada karir, maka terlihat angka umur kawin pertama pada masyarakat Singapura bergerak naik yaitu untuk laki-laki dari 29,8 tahun 2008 menjadi 30,2 tahun pada tahun 2018. Sedangkan perempuan meningkat dari rata-rata 27,3 tahun pada tahun 2008 menjadi rata-rata umur 28,5 tahun pada tahun 2018.

Karena fokus untuk meniti tangga karir di perusahaan, maka berikutnya setelah terlambat menikah maka masalahnya lagi adalah telat melahirkan anak. Keterlambatan merupakan sesuatu yang disengaja atau direncanakan, yaitu 1 tahun atau 2 tahun setelah menikah baru akan melahirkan. Bahkan banyak yang lalai sampai istri berumur 40 tahun belum juga memiliki momongan, lalu mengandalkan teknologi bayi tabung (in vitro fertilisation) untuk mendapatkan anak. Belakangan banyak pasangan di Singapura yang mengandalkan bayi tabung sebagai ikhtiar mendapatkan anak yang keberhasilannya ternyata tidak bisa dipastikan.

Sedangkan permasalahan yang utama yaitu sedikitnya jumlah anak yang dimiliki, tentu ini disebabkan juga oleh tingkat kesadaran dari masyarakat Singapura terhadap impian hidup yang berkualitas. Setiap pasangan akan berhitung terhadap berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dalam melahirkan anak.

Dalam hal ini yang pertama, daya dukung dari apartemen ataupun hunian lainnya, terkait kelayakan untuk memiliki anak lebih dari 2 atau 3. Tentu saja dengan hanya ruang tidur yang cuma 1 atau 2 maka sulit untuk bisa dipaksakan memiliki anak sesuka hati.

Yang kedua terkait dengan biaya membesarkan dan pendidikan si anak serta biaya liburan keluarga, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini harus dipertimbangan karena tingkat atau besarnya subsidi dari negara sifatnya terbatas. Dengan demikian jumlah anak yang akan dilahirkan akan menjadi pertimbangan yang matang.

Dan yang ketiga adalah masalah kenyamanan, dimana ada banyak keluarga yang terganggu dengan proses melahirkan maupun kehadiran banyak anak.

Jadi kesimpulannya adalah, keluarga di Singapura ingin menggapai hidup yang berkualitas, dan berpendapat bahwa pembatasan kelahiran adalah syarat penting untuk itu.

Pelajaran bagi Indonesia

Dibanding dengan Singapura, dari segi jumlah penduduk, tentu saja Indonesia bukanlah tandingan. Jumlah penduduk asli Singapura yang hanya 3,5 juta melebihi jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya di Indonesia yaitu yang mencapai 4,5 juta. Artinya permasalahan kependudukan di Singapura memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Demikian pula jauhnya perbedaan latar belakang sosial ekonomi, dimana Singapura negara yang sudah maju dan makmur sementara Indonesia masih sedang proses bercita-cita. Sehingga bisa jadi tidak ada kaitannya apa yang terjadi di Singapura yaitu angka TFR yang terus menurun dengan fakta di Indonesia dimana angka TFR yang sulit turun.

Walaupun demikian ada yang bisa diambil pelajaran dari pengalaman Singapura dan berbagai negara dengan TFR rendah. Dalam hal ini pengalaman Singapura yang justru terus mendorong rakyatnya agar banyak-banyak punya anak tidak perlu terjadi di Indonesia yaitu kalau Indonesia mengantisipasi dari sekarang angka TFR-nya.

Adapun Indonesia angka TFR menurut hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang terakhir dilaksanakan yaitu SDKI tahun 2017 memperlihatkan TFR rata-rata nasional mencapai 2,4 yang bergerak di angka 2,1 sampai 3,4 antar provinsi. Adapun provinsi yang memiliki TFR pada titik penggantian yaitu sama dengan 2,1 adalah Jawa Timur dan Bali. Dan kedua provinsi inilah yang paling rendah TFR-nya. Karena tidak ada satu provinsipun yang berada dibawah TFR 2,1. Sedangkan TFR tertinggi dimiliki oleh provinsi NTT dengan TFR 3,4.

Perbedaan atau selisih desa dan kota cukup besar dimana TFR kota 2,3 sedangkan desa mencapai 2,6. Ini berarti tantangan di desa masih tinggi untuk menurunkan angka kelahiran.

Kemudian provinsi yang TFR-nya sama dan dibawah rata-rata nasional yaitu TFR 2,4 adalah sebanyak 15 provinsi, dan sisanya 19 provinsi berada pada posisi TFR diatas 2,4.

Seluruh provinsi yang memiliki penduduk besar di pulau Jawa, memiliki TFR sama serta dibawah rata-rata nasional 2,4. Hanya satu provinsi yaitu Sumatra Utara yang memiliki penduduk besar (14,5 juta) masih berada pada TFR 2,9.

Ditargetkan pada 2025 yang akan datang (sebagaimana RPJP 2000 – 2025) Indonesia akan diupayakan untuk memiliki TFR 2,1. Sementara untuk 3 kali pelaksanaan SDKI berikutnya BPS sudah melakukan proyeksi besaran TFR yaitu pada SDKI 2022; 2,212, SDKI 2027; 2,096 dan SDKI 2035; 1,990.

Untuk prediksi yang jauh lagi, pada tahun 2019 publikasi dari United Nations, Population Division  yaitu World Population Prospects 2019 Indonesia diprediksi akan terus mengalami penurunan TFR. Periode 2045 – 2050 TFR Indonesia diprediksi sebesar 1,91 dengan jumlah penduduk 331 juta lalu untuk periode 2095 – 2100 TFR diproyeksi mencapai 1,78 dengan jumlah penduduk menurun menjadi 321 juta.

Sepertinya dibanding Singapura Indonesia akan mengalami penurunan TFR untuk jangka waktu yang sangat lama, kalau proyeksi itu mendekati kenyataan. Walaupun demikian Indonesia memiliki peluang untuk bisa mengalami seperti Singapura pada masa yang akan datang.

Ada sejumlah alasan untuk ini;

  1. Harga-harga yang terus meningkat

Ini membuat orang ‘terpaksa’ untuk memiliki anak sedikit. Karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sebagaimana pepatah di masyarakat suku Sasak di Lombok yang mengatakan; “Te ajah si penemu!”. Maksudnya, apa yang kita hadapi akan menjadi pelajaran bagi hidup ini.

Lihat saja keluarga di daerah perkotaan. Mereka sulit membeli lahan pekarangan yang 1 are karena harganya yang mahal untuk membangun rumah, serta biaya membangunnya yang juga mahal. Akhirnya dipilihlah rumah kecil bersubsidi yang bisa dikredit 15 tahun, dimana hanya ada 1 ruang tidur, dengan luas 0,7 are. Dengan fakta itu, maka hanya orang-orang nekat saja yang berani memiliki anak lebih dari 2.

Lalu di desa sama saja, harga lahan pekarangan terus bergerak naik dari tahun ke tahun termasuk biaya pembangunan rumahnya, sehingga keluarga miskin tak mampu menjangkaunya. Ini membuat keluarga tak mampu di desa juga berpikir dan mempertimbangkan dengan seksama anak yang akan dimilikinya.

Belum lagi bicara masalah biaya melahirkan, membesarkan dan biaya pendidikan si anak kelak. “Biaya pempes saja untuk popok si bayi, saya kewalahan. Apalagi susu!”, kata seorang rekan yang menjadi guru honorer.

Memang untuk biaya sekolah SD dan SMP Negeri, gratis, tapi belanja jajan setiap hari yang 5 ribu sampai 10 ribu, cukup berat bagi keluarga yang sekedar untuk bertahan hidup saja sudah sulit.

  1. Impian untuk hidup yang berkualitas

Banyak orang sekarang ini sudah mengikuti trend di negara maju yaitu yang bosan hidup miskin, akhirnya berlomba lomba untuk meraih sukses utamanya dalam hal finansial. Adapun salah satu komponen yang cukup berpengaruh bagi hidup sukses dan berkualitas itu menurut orang adalah jumlah anak. Trend ini akan berpengaruh pada keputusan dalam menentukan jumlah anak yang akan dimiliki. Karena tambahan anak berarti tambahan beban dan biaya.

Di Indonesia trend itu juga juga terjadi, walaupun ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu tidak membatasi jumlah anak yang dilahirkan, apapun resikonya.

Jadi melihat apa yang terjadi di Singapura dan banyak negara lainnya dengan TFR rendah, menunjukkan kebenaran dari pendapat Dr Karan Singh menteri Kesehatan India waktu itu. Ketika berbicra di Konfrensi Kependudukan Dunia di Bucharest tahun 1974, beliau mengatakan; “Development is the best contraceptive.” Pembangunan adalah kontrasepsi terbaik, dan cepat atau lambat Indonesia juga akan mengikuti jejak Singapura.@

 

Oleh : Agus Netral, SE.

Penyuluh KB Ahli Pertama, Desa Santong dan Embung Raja Kecamatan Terara Lombok Timur NTB. Cp; 081918 401 900