PKB dan PKK

Dapatkah Penyuluh Keluarga Berencana berjalan sendiri di lapangan untuk mensukseskan program KB tanpa adanya bantuan dari pihak lain? Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai Penyuluh Keluarga Berencana sejak tahun 2011 lalu, penulis merasa tidak mampu berjalan sendiri. Seorang PKB mutlak membutuhkan rekan kerja dari berbagai kalangan dan lintas sektor untuk dapat mensukseskan program di lapangan. Ibarat kata, PKB hanyalah orang asing di suatu desa. Lalu tiba-tiba PKB hadir memberi penyuluhan tentang KB. Syukur-syukur jika sekali melakukan penyuluhan, masyarakat wilayah binaan mau mendengarkan arahan PKB. Lalu bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau mendengar? Elok kah bila kita memaksanya? Tentu tidak juga.

Nah, dari contoh kasus di atas, kita bisa melihat bahwa kekuatan PKB dalam mengubah persepsi dan tindakan masyarakat untuk pro, setuju dan mendukung serta menjadi akseptor KB tidak mudah. PKB membutuhkan tangan-tangan lain. PKB membutuhkan perpanjangan mulut. PPKBD dan sub PPKBD, sahabat PKB di lapangan kadang juga mengalami hal sama dengan PKB. Bisa jadi sasaran menilai bahwa PKB, PPKBD dan sub PPKBD masih dinilai kurang meyakinkan oleh sasaran. Di titik inilah, harus disadari bahwa PKB membutuhkan sosok-sosok lain untuk membantu memberi kesadaran program Bangga Kencana BKKBN. Sosok-sosok itu bisa kita dapat melalui tokoh formal dan non formal di wilayah binaan. Bukankah sejatinya tugas PKB harus pandai berkoordinasi dengan sektor terkait?

Tokoh formal yaitu penentu kebijakan di wilayah setempat, semisal, Camat, Kepala Desa, Kepada Dusun, Ketua RT, Ketua Penggerak PKK Kecamatan, Penggerak PKK Desa. Sedangkan tokoh-tokoh non formal yaitu tokoh masyaakat yang dituakan dan dihormati, tokoh agama, dan orang-orang yang bila bersuara, suaranya pasti didengarkan oleh masyarakat tersebut. PKB wajib hukumnya menjalin hubungan yang harmonis dengan tokoh-tokoh tersebut bila ingin programnya berhasil sukses.

Salah satu kunci menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh formal dan non formal di desa binaan adalah dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan para tokoh-tokoh tersebut. Salah satu contoh misalnya, sebagai PKB juga ikut bergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.

PKB dan PKK

Gerakan PKK telah dimulai sejak berpuluh-puluh tahun lalu tepatnya pada tahun 1962 di bulan Mei. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh kegundahan hati seorang istri Gubernur Jawa tengah, yang bernama Isriati Moenadi. Beliau sedih melihat kondisi masyarakatnya yang memprihatinkan. Kemudian Istriati bergerak membantu memperbaiki keadaan melalui sebuah gerakan yang disebut PKK. Saat itu PPK merupakan kepanjangan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan itu dimulai dari level Provinsi, lalu menuju tingkat Kabupaten hingga tembus ke tingkat Kecamatan dan Desa. Singkat cerita, program PKK  Isriati sukses. Menteri Dalam Negeri pun pada 27 Desember 1972 mengirim surat pada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya Gerakan PKK diatur dan dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Melalui hasil Rapat Kerja Luar biasa PKK oleh PKK Pusat yang terlaksana di Bandung pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2000, arti dan kepanjangan PKK kembali berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Ada 10 program pokok PKK, yaitu; Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat. Untuk mendukung keberhasilan realisasi program lalu dibentuklah empat kelompok guna memfasilitasi keberhasilan program. Pokja I; Membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pokja II; Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Hidup Berkoperasi. Pokja III; Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga. Pokja IV; Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat.

Penyuluh Keluarga Berencana sebaiknya ikut bergabung dengan PKK di wilayah binaan di Pokja IV. Agar PKB dapat lebih menyuarakan program KB dengan harapan, suara isi pesan program KB akan menggema dan dengan sendirinya akan sering disuarakan lagi oleh Ketua PKK sendiri dan anggota PKK lainnya. Kemudian anggota PKK menyuarakan lagi program KB di masyarakat. Bisa jadi akan ada tambahan akseptor yang PKB dapatkan disebabkan oleh suara-suara yang menyerukan Program KB itu. Semakin sering proram KB disosialisasikan maka akan semakin besar kemungkinan perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat terhadap program KB. Harapan sederhananya adalah, semakin banyak kegiatan di tingkat desa wilayah binaan yang diikuti oleh PKB maka akan semakin banyak kesempatan PKB menyuarakan program KB dan mendapat dukungan melalui bantuan-bantuan tokoh formal dan informal tersebut.

 

oleh : Henny Andaresni M. PKB Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa