EVALUASI PROGRAM KKBPK KAB. LOMBOK TIMUR

Tim Evaluasi Program KKBPK Dinas Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, melakukan Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK lintas kecamatan. Tim Evaluasi yang di ketuai langsung oleh Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur ini, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 melakukan monitoring dan evaluasi di  Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) P3AKB Kecamatan Selong. Tim yang beranggotakan 14 orang dari seluruh komponen bidang di Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur akan melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan sekaligus pembinaan kepada jajaran UPTD Kecamatan beserta seluruh Penyuluh KB yang ada didalamnya.

Ketua Tim evaluasi, yang juga merupakan Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur, drg. H. Asrul Sani M.Kes, dalam pengarahannya menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah merupakan bagian dari silaturahim dan perkenalan antara komponen-komponen bidang yang ada di DP3AKB Kabupaten dengan jajaran petugas yang ada di lini lapangan. Selain itu juga, untuk memonitoring, mengevaluasi capaian kinerja, mensupervisi dan pembinaan semua kegiatan lini lapangan yang ada pada setiap UPTD dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) disetiap kecamatan.

Lebih lanjut drg. Asrul Sani menekankan tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan yang selama ini menjadi bagian dari mekanisme operasional di lini lapangan. Di beberapa kecamatan yang telah dikunjungi, ditemukan kasus bahwa laporan yang dibuat oleh Penyuluh KB tidak didasarkan pada data basis yg kuat, yang mengacu pada “by name by address” tetapi dibuat dari data hasil pengolahan. Dengan demikian, sering ditemukan perbedaan data yang dilaporkan dengan data yang ada dilapangan. Selain itu, updating data juga sangat jarang dilakukan sehingga dari awal hingga akhir tahun, kondisi datanya tidak pernah berubah.

Sementara itu, dari hasil monitoring, evaluasi, supervisi program KKBPK yang dilakukan dengan menggunakan cek list format kegiatan dan wawancara dengan setiap Penyuluh KB, Drs. Suhendra Anggaranto, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (Kabid PP) Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur, menemukan beberapa masalah yang mendasar yang ada di lini lapangan, yaitu : pertama, Pengisian dan pengelolaan data potensi wilayah berupa pengisian K/0 yang harus diisi setiap awal tahun, tidak dilakukan oleh semua kecamatan, bahkan beberapa kecamatan tidak memiliki arsipnya; Kedua, sumber data/informasi yang dimiliki oleh Penyuluh KB utamanya R/I/PUS jarang di update sehingga terjadi perbedaan antara yang dilaporkan di F/Dallap/PKB dengan datanya di lini lapangan; Ketiga, data basis kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R) tidak lengkap dan tidak teregistrasi secara baik; Keempat, hampir semua kecamatan tidak memiliki C/I/Dal-Des/15 yang merupakan dasar pembuatan laporan oleh Penyuluh KB. Akibatnya, Penyuluh KB membuat laporan F/Dallap/15 dengan dasar dari Sub PPKBD atau PPKBD melainkan dari data yang telah diolah ; dan Kelima, perkiraan permintaan masyarakat (PPM), baik untuk Bidang KB maupun Bidang KSPK harus dimulai dari masing-masing desa dan dibuat oleh masing-masing Penyuluh KB yang menjadi binaannya (button up), yang juga berkaitan dengan kontrak kinerjanya.  Dengan cara ini, Penyuluh KB dapat memperkirakan kemampuannya untuk mencapai kontrak kinerja yang telah dibuatnya secara maksimal.

Lebih lanjut, Suhendra berhadap bahwa cek list dan quisioner yang digunakan untuk mengevaluasi program KKBPK dan mensupervisi capaian kinerja di tingkat lini lapangan saat ini akan digunakan sebagai dasar penilaian setiap kegiatan untuk tiap tiga bulan atau enam bulan ke depan. Dengan cara ini diharapkan akan ada lonjakan dan peningkatan capaian program KKBPK di lini lapangan khususnya dan di Kabupaten Lombok Timur umumnya. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang ada di lini lapangan dapat pula diketahui dan alternatif-alternatif pemecahannya dapat diberikan. (Saiful. A).