EKSISTENSI TIM KB DESA MENINGKATKAN JUMLAH AKSEPTOR MKJP DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Sebelum adanya program Kampung KB, untuk meningkatkan peran dan fungsi Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana di Tingkat Desa dibentuklah Tim Keluarga Berencana atau biasa di kenal dengan TIM KB Desa. Di era New Normal ini Tim KB Desa ini masih tetap eksis melaksanakan tugas – tugasnya  di dusun atau desa yang tidak termasuk kategori wilayah Kampung KB.

Tim KB Desa ini sendiri kepenggurusan nya terdiri dari tokoh formal dan tokoh informal yang ada di wilayah kecamatan dan desa itu sendiri,yang  terdiri dari Camat, Kepala Desa, Ketua TP PKK , PKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kepala Dusun dan Bidan di desa tersebut.

Tugas- tugas dari TIM KB Desa adalah :

  1. Melaksanakan pendataan Pasangan Usia Subur di Wilayah Desa.
  2. Mensosialisasi tentang pentingnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga (BANGGA KENCANA) pada seluruh masyarakat Desa.
  3. Menggerakkan dan mengarahkan Pasangan Usia Subur untuk ber KB, terutama KB MKJP untuk mencapai target 75 % (Tujuh puluh lima per Seratus) KB MKJP di Tingkat Desa.
  4. Membangun jaringan dan melakukan Advokasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga (BANGGA KENCANA).
  5. Melayani Pasangan Usia Subur untuk ber KB terutama untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
  6. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Keluarga Berencana Desa setiap bulan kepada Kepala Desa dan Instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keluarga Berencana Desa, bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Desa serta segala biaya dalam pelaksanaan tugasnya pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Dari penjabaran tugas–tugas Tim KB Desa diatas, salah satu tugas utamanya adalah meningkatkan jumlah akseptor KB MKJP di desa tersebut. Seperti kita ketahui bersama di tengah pandemi Covid-19 ini banyak Pasangan Usia Subur yang dipaksa hanya beraktifitas dirumah saja, PUS dengan menggunakan alat  Kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil sangat riskan terjadinya ledakkan  kehamilan yang tidak diharapkan.

Data tentang Pus yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek  tentu sudah ada di register PUS desa tersebut. Penyuluh Keluarga Berencana, PPKBD dan Sub PPKBD memiliki tugas secara bersama–sama memberikan KIE dan mengarahkan PUS tersebut menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, namun tidak jarang, biasanya ditemui  ada beberapa pasangan usia subur yang menolak menggunakan MKJP karena masih minimnya pengetahuan dan percaya hoaks- hoaks yang beredar di masyarakat, disinilah peran tokoh formal seperti camat, kepala desa dan ketua TP PKK desa menyakinkan PUS tersebut untuk mantap menggunakan MKJP, ketika PUS tersebut setuju untuk mengganti alat kontrasepsi, maka bidan desa langsung melayani pemasangan implant atau IUD pada akseptor KB secara gratis.

Dalam konteks New Normal saat ini ditambah dengan banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapat layaanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat, tepat sekali Tim KB Desa memberikan edukasi pada PUS bahwa MKJP adalah metode yang pas, karena tidak berisiko keluar rumah setiap bulannya.

Dengan kemitraan semua lini yang ada dilapangan, walaupun pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, semoga tidak terjadinya ledakkan kehamilan yang tidak diharapkan lagi serta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga (BANGGA KENCANA) bisa tetap berjalan di masyarakat desa.

 

Penulis : Rika Oktarini, S.Sos, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa