MEMBEDAH RENCANA STRATEGIS BKKBN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi dan Misi pemerintah periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju’, yaitu dengan Visi Presiden Jokowi adalah “terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,” serta 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3 )Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi, menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024,

Selanjutnya Visi, Misi dan arahan Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Pro-PN), yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing; (4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5)  memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.; (6) pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung visi, misi dan janji Presiden RI 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada Pembangunan Nasional Prioritas  ketiga, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, dan keempat, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam Pembangunan Nasional  Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 (tiga) Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas  meliputi : (a) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan (b) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. 2) Kegiatan Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Sosial. 3) Program Prioritas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas; (a) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (b) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Sedangkan pada Pembangunan Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada Program Prioritas (PP) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

 

Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra BKKBN 2020-2024 diantaranya adalah:

  1. Bonus Demografi;

Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan;

  1. Aging Population;

Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat;

  1. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif. 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjut-usiaan (seluruh tahapan kehidupan);

  1. Satu Data Kependudukan;

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.

  1. Angka Kematian Ibu Dan Bayi Masih Tinggi;

Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

  1. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern;

Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Ratem/mCPR) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4%. Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).

  1. Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;

Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

  1. Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur Yang Belum Terlayani (Unmet Need) Masih Tinggi.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi unmet need sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB;

  1. Prevalensi Stunting Masih Tinggi:

Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Di Indonesia, angka Prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013, walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018.

  1. Rendahnya Keluarga Yang Mengetahui Fungsi Keluarga:

Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting, yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga.

  1. Pernikahan Usia Anak:

Angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada 1985, 26 persen pada 2010, dan 23 persen pada 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

  1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
  2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
  3. Menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
  4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
  5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
  6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.
  7. Sedangkan target Laju Pertumbuan Penduduk (LPP) dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015- 2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

 

Renstra BKKBN 2020-2024, merupakan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, yang disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Bangga Kencana diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan BKKBN. Renstra ini merupakan target kinerja BKKBN yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun pada akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kinerja kita semua. (Saiful A/Dari berbagai sumber).

 

Oleh : Saiful Anugrahadi, Penyuluh KB Kabupaten Lombok Timur