SEMARAK HARI KONTRASEPSI SEDUNIA DI NTB: TEMU KERJA HINGGA SENAM POCO-POCO NUSANTARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si membuka Temu Kerja Penguatan Pelayanan KB Jalur Swasta di Klinik Pratama dan DPS Melalui PKFI dan ASKLIN bertempat di Pejanggik Hall, Hotel Lombok Raya, Kamis (4/10). Kegiatan ini merupakan satu dari rangkaian Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) yang setiap tahun jatuh pada tanggal 26 September dan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, pelayanan KB MKJP hingga senam poco-poco serentak di 34 provinsi keesokan harinya (5/10).

 

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia sendiri merupakan sebuah kampanye global dengan visi setiap kehamilan adalah kehamilan yang diinginkan dan direncanakan. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan kontrasepsi dan mengupayakan generasi muda untuk mendapat informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

 

Seminar Temu Kerja

 

Sejak 1 Januari 2014, pelayanan KB merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan pada 1 Januari 2019 diharapkan seluruh pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana sudah  mencapai cakupan menyeluruh (Universal Health Coverage).

 

Berdasarkan hasil survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI,2012), secara umum pelayanan KB yang bersumber dari pelayanan swasta mengalami peningkatan dari 62,5% (SDKI 2002-2003) menjadi 69% (SDKI 2007) menjadi 73% (SDKI 2012). Status pemakaian kontrasepsi dan jenis kontrasepsi yang dipakai wanita kawin 15-49 tahun paling banyak adalah suntik 29, pil 12.2, implant 4.7, IUD 4.7, MOW 3.7, MOP 0.2 (SDKI 2017). Sumber pelayanan KB melalui jalur swasta paling banyak dilakukan oleh Bidan sebesar 31,7%, sedangkan dokter umum praktik hanya 1,3% (SDKI 2012).

“MKJP perlu didorong karena jika program KB berhasil maka banyak hal yang bisa kita peroleh. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi bisa kita tekan, TFR menurun, dan akhirnya kualitas hidup masyarakat kita bisa meningkat.” ujar Makripuddin dalam sambutannya.

 

Ditekankan pula bahwa Provinsi NTB termasuk satu dari 8 provinsi yang mendapat perhatian khusus karena tingginya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karenanya, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB melalui OPDKB akan memfasilitasi seluruh alkon yang dibutuhkan oleh faskes yang membuka pelayanan KB. Dan mulai 1 Januari 2019, alkon hanya akan didistribusi ke FKTP sehingga para bidan disarankan untuk membuat jejaring dengan FKTP.

 

Turut hadir sebagai pembicara, Direktur Jalswa BKKBN Pusat drg. Widwiono, M.Kes dalam salah satu panelnya mengatakan bahwa BKKBN terus berupaya untuk meningkatkan capaian MKJP. Namun, hal ini tentu saja membutuhkan peran aktif mitra kerja seperti tenaga kesehatan (dokter, bidan, dll), BPJS dan OPDKB, dsb.

 

“Terlebih kepada OPDKB kami harap mampu mendorong pelayanan KB menjadi pelayanan statis yang terstruktur dan terjadwal, bukan lagi pelayanan momentum. Kami apresiasi Kab. Lombok Timur yang telah merintis pola pelayanan ini” ungkapnya yang disambut tepuk tangan peserta.

 

Namun, di satu sisi peran dokter di era SJSN ini dirasa masih kurang optimal. Jumlah tenaga dokter dan bidan yang turut melakukan pelayanan KB masih sangat minim. Dari data BPJS per 1 September 2018, data fasilitas kesehatan yang telah teregister BPJS sejumlah 27.534, diantaranya dokter praktik perorangan 5.094, klinik pratama 6.258 (swasta, TNI dan Polri), RS kelas D pratama 21, dan puskesmas 9.885. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta proses klaim dana penggerakan dan dana pelayanan yang lama menjadi salah satu hal yang dikeluhkan para dokter dan bidan di lapangan. Tak pelak, hal ini yang membuat motivasi tenaga kesehatan di lapangan untuk melayani pasien KB menurun. Padahal persyaratan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian data antara data yang dilaporkan dengan data aktual di lapangan. “Semoga melalui pertemuan ini akan muncul solusi yang efektif untuk meningkatkan komitmen para dokter dan bidan petugas KB,” disampaikan dr. Doddy AF.SPOG(K), Ketua IDI NTB dalam paparannya.

 

Seminar ini juga menghadirkan mitra kerja yang lain sebagai pembicara antara lain BPJS Cabang Mataram, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan RSIA Permata Hati. Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari unsur ketua IDI, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas OPDKB se-NTB serta mitra kerja.secara antusias mengikuti jalannya seminar. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini akan meningkatkan kesertaan ber-KB khususnya MKJP Jalur Swasta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) utamanya dalam era JKN.

 

Pelayanan KB MKJP dan Senam Poco-Poco Nusantara

 

Melanjutkan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menggelar Pelayanan KB MKJP dan Seminar Poco-Poco Nusantara yang secara serentak dilaksanakan di 33 provinsi lainnya. Kegiatan ini diramaikan pula dengan donor darah oleh PMI NTB, pemeriksaan IVA dan papsmear oleh PPKS Kencana Emas serta stand-stand pameran dari mitra kerja. Kegiatan ini berhasil menarik akseptor sejumlah 35 orang untuk pelayanan KB, 58 orang untuk papsmear, dan 78 orang untuk IVA yang kebanyakan berasal dari Kota Mataram dan sekitarnya.

 

Diramaikan oleh 450 orang peserta, kegiatan diawali dengan pembacaan laporan oleh Kasubbid Binkes KB Jalur Pemerintah dan Swasta Mia Oktora, S.Sos selaku Ketua Panitia dan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS.

 

Dalam kesempatan ini pula dilaksanakan peresmian kantor sekretariat Saka Kencana, sekretariat BPD Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan sekretariat Forum GenRe oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB didampingi oleh Kepala Bidang KS/PK Dra. Baiq Nurhayati. (DT)