Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Selenggarakan Pembinaan Hukum dan Bantuan Hukum ASN sebagai Wahana Peningkatan SDM Pengelola Program KKBPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai Wahana Peningkatan SDM Pengelola Program KKBPK, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB selenggarakan kegiatan Pembinaan Hukum dan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis 6 Desember 2018. Bertempat di Hotel Grand Legi Mataram. Kegiatan diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari 20 orang peserta kabupaten/kota dan 20 orang peserta provinsi.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Baiq Iswani, S.Sos, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanaknannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ASN tentang masalah hukum di lingkungan ASN dan bagaimana bantuan hukumnya. Selanjutnya secara khusus kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada ASN, agar ASN lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga agar ASN lebih memahami masalah pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan tata usaha negara.

Dikatakan Iswani, sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan, pembinaan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya.

Adapun hasil yang diharapkan dengan kegiatan tersebut adalah peningkatan pengetahuan, persepsi, dan komitmen ASN pengelola program tentang hukum dan bantuan hukum; serta meningkatkan dukungan mitra kabupaten/kota dalam pembinaan ASN BKKBN di lini lapangan.

Kepala perwakilan BKKBN Dr. Lalu Makripuddin, M.Si dalam kesempatan menutup kegiatan, menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dikatakannya bahwa kualitas seorang ASN saat ini dapat diumpamakan dengan “Prinsip Pareto” yang dikenal sebagai aturan 80:20. Dalam sebuah instansi hanya ditemukan 20% dari jumlah pegawai yang memiliki totalitas dalam bekerja, selebihnya berada pada posisi standar terhadap organsiasi.

Makripuddin berharap, bahwa selepas megikuti kegiatan tersebut peserta dapat menjadi pemenang bagi diri sendiri dan orang lain dengan menunjukkan totalitas dalam bekerja dimanapun ditempatkan. Dirinya juga berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, pembinaan diberikan oleh narasumber dari Biro Hukum Setda NTB terkait pembinaan hukum dan bantuan hukum, dan pemberian motivasi oleh tim motivator Compas Training Academy. (YN)