SINERGITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KKBPK JADI FOKUS RAKERDA BKKBN NTB TAHUN 2019

(Lombok Barat 26/03/19) “Masalah kependudukan dan KB tidak bisa dipandang sebelah mata. Butuh konsistensi dan keterlanjutan supaya program efektif karena pembangunan manusia berbeda dengan infrastruktur (fisik). Gandeng mitra kerja dengan multiplier effect tinggi, kita tidak bisa berjalan sendiri.” Demikian disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKBPK) tahun 2019 di Grand Ballroom Aruna Senggigi Hotel, Selasa (26/03/19).

Lebih lanjut orang nomor dua di NTB ini menjelaskan bahwa BKKBN bersentuhan langsung dengan hulu permasalahan masyarakat yaitu ketahanan keluarga. Jika ketahanan keluarga sudah kuat, aspek pendidikan dan kesehatan terjamin, NTB akan memiliki generasi penerus yang tangguh. “Jadi ini solutif sekali, dan selaras dengan cita-cita Generasi Emas NTB. Sekarang desa memiliki

anggaran (APBDes) mandiri yang bisa dioptimalkan penggunaannya.” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, Rakerda bertujuan untuk meningkatkan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan mitra kerja terhadap program KKBPK.

Drs. Samaan, M.Si selaku Plh. Kepala Perwakilan BKKBN NTB dalam laporannya menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi Program KKBPK diarahkan kepada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan dan kerjasama lintas sektor supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, BKKBN masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai. “Pernikahan di bawah umur, MKJP, stunting, dan penguatan 8 fungsi keluarga adalah permasalahan yang perlu perhatian semua pihak” ungkapnya.

Hadir sebagai keynote speaker Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat Drs. Rudy Budiman menyampaikan arah kebijakan dan sasaran program di tahun 2020 serta kondisi akselerasi program KKBPK dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lebih lanjut dijelaskan bahwa BKKBN akan melakukan penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan melihat evaluasi program di tahun-tahun sebelumnya. “Hal ini akan kita lakukan dengan melibatkan banyak pihak supaya BKKBN bisa berkontribusi secara nasional dan global (SDGs) sekaligus mencapai penduduk tumbuh seimbang.” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, BKKBN memiliki tugas berat untuk mempertahankan TFR 2,1 yang telah dicapai. Hal ini terkait dengan kondisi bonus demografi di Indonesia. Posisi NTB sendiri, jelas Rudy, berada di masa transisi persiapan bonus demografi (kuadran II). Rudy menegaskan bahwa program KB adalah hak seluruh individu, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut sehingga unmet need dapat ditekan.

Dibuka oleh Tarian Nusantara persembahan Forum GenRe NTB dan paduan suara Universitas Mataram, kegiatan Rakerda dibagi menjadi 3 (tiga) panel dan membahas isu permasalahan seperti pengelolaan Kampung KB, penanganan stunting, dan peran stakeholder dalam pengelolaan program KKBPK secara mendalam. Narasumber yang hadir antara lain berasal dari unsur Bappeda,Sekretaris Daerah, BPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, Muslimat NW, BPKP dan Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah.

Kegiatan Rakerda diikuti secara aktif oleh peserta berjumlah 329 orang terdiri dari peserta Pra Rakerda dan mitra kerja provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan Laparatomi mini secara simbolis oleh Plh. Kepala Perwakilan BKKBN NTB kepada RSUD Kota dan RSUD Awet Muda Lombok Barat, serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perwakilan BKKBN NTB dengan seluruh Kepala Dinas OPDKB se-NTB.@