Penggunaan KKP, Upaya Menyukseskan Gerakan Non Tunai

Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, dan sekaligus sebagai upaya menyukseskan Gerakan Non Tunai, Jumat, 3 Mei 2019, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Forum Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Bagi Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pengadaan, Pengelola MBN dan Petugas SAI di Lesehan Green Asri Mataram.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tersebut diikuti sekitar 35 peserta, terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pengelola keuangan dan pengelola BMN Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan akselerasi kepada para pengelola keuangan terutama KPA, PPK, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

“Pengelolaan anggaran sangat penting untuk menyukseskan program pemerintah”. Demikian diungkapkan Plh Kepala Perwakilan Drs. Sama’an, M.Si saat mengawali arahannya.

Dikatakan Sama’an, pelaksanaan anggaran pemerintah khususnya APBN termasuk di dalamnya adalah pengelolaannya. Sehingga semua lembaga/ instansi pemerintah tanpa terkecuali harus turut andil dalam penggunaan kartu kredit pemerintah sesuai tata cara yang tertuang dalam PMK Nomor 196. Berdasarkan PMK tersebut maka per 1 Juli 2019 seluruh satuan kerja pemerintah harus menggunakan KKP dalam membelanjakan anggaran yang dikelolanya.

Tambahnya, selama ini pengelola anggaran terbiasa melakukan pembayaran melalui uang tunai, namun dengan diberlakukannya kartu kredit pemerintah maka sistem pembayaran akan sedikit berubah. Penggunaan kartu kredit bertujuan untuk meminimalkan penggunaan uang tunai, serta meningkatkan keamanan. Penggunaan KKP dapat membantu mengurangi penyalahgunaan anggaran. Dengan peggunaan kartu kredit, sistem pembayaran akan lebih efisien. Dari sisi realisasi, hal ini dapat membantu memperlancar realisasi anggaran, serta tidak akan ada lagi terjadi kelebihan uang kas di brankas bendahara.

Dalam kesempatan tersebut, Sama’an juga menyinggung masalah realisasi anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang sampai dengan April 2019 masih dengan angka di bawah 20%. Dirinya berharap agar realisasi di tahun anggaran 2019 akan lebih baik dari tahun sebelumnya dengan capaian angka minimal 90%. Untuk itu dirinya meminta agar aggaran yang ada saat ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dikelola dengan baik, dan realisasi anggaran benar-benar sesuai dengan alokasi jadwal kegiatan.

Penjelasan Plh Kepala Perwakilan di atas dibenarkan Kepala KPPN Mataram. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa tujuan diberlakukannya penggunaan kartu kredit pemerintah antara lain adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan (UP). Dengan alur pikir yang digunakan adalah pembayaran dengan Uang Persediaan dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit yang selama ini telah disediakan pihak Bank, sehingga dapat menekan jumlah UP yang beredar. Serta fokus penggunaannya adalah untuk belanja pemerintah pada keperluan belanja barang operasional serta belanja modal paling banyak Rp50 Juta, yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan.

Selain penjelasan tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, disampaikan pula penjelasan tentang optimalisasi barang milik negara (BMN) oleh narasumber dari KPKNL Mataram dan praktek pengisian formulir KKP sekaligus penjelasannya oleh narasumber dari Bank Rakyat Indonesia cabang Mataram sebagai mitra kerja untuk penerbitan KKP dalam rangka penggunaan uang persediaan (UP) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Sebelumnya Perwakilan BKKBN Provinsi NTB pernah melaksanakan sosialisasi terkait KKP dalam kegiatan Workshop Program dan Anggaran tanggal 13-14 Februari 2019, kemudian melaksanakan kembali sosialisasi yang sama untuk memaksimalkan pemahaman para pengguna anggaran dalam penggunaan kartu kredit pemerintah. (YN)