Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Laksanakan Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran Untuk Tahun 2020

Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik sub bidang KB kepada para pengelola DAK di Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB laksanakan kegiatan Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koordinasi Lintas Bidang dan Lintas Sektor) Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, 21-22 Mei 2019.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 41 peserta, terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Kasubbag Program Dinas OPD KB Kabupaten/Kota se NTB, juga peserta dari lingkup perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Dengan menghadirkan beberapa pemateri, antara lain dari Inspektorat Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, juga internal BKKBN yakni Plh Kepala Perwakilan, Kasubbag Perencanaan, dan operator aplikasi Morena.

Kasubbag Perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Lale Heny Herawaty, S.Psi, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan DAK sub bidang KB, baik jenis fisik (DAK Fisik Sub Bidang KB) maupun non-fisik (BOKB), dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, penggunaan, dan evaluasi kinerja kepada para pengelola DAK di kabupaten/kota. Selain itu, secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola DAK provinsi dan kabupaten/kota terkait efektivitas program dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan penggunaan DAK Fisik Sub-Bidang KB dan BOKB; untuk meningkatkan pengetahuan pengelola DAK provinsi dan kabupaten/kota terkait relevansi dan daya ungkit DAK Fisik Sub-Bidang KB dan BOKB terhadap outcome yang diharapkan; serta untuk meningkatkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan DAK Fisik Sub-Bidang KB dan BOKB kabupaten/kota se NTB melalui aplikasi Morena dan aplikasi Krisna.

Dalam sambutannya pada kegiatan hari itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs. Sama’an, M.Si menyampaikan bahwa saat ini BKKBN tengah merumuskan visi dan misi lembaga dalam menyongsong RPJMN 2020-2024. Perumusan visi dan misi BKKBN ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran untuk RPJMN 2020-2024.

Mengevaluasi capaian program di akhir tahun RPJMN 2015-2019, dikatakan Sama’an bahwa variabel outcome yang selama ini masih belum tercapai adalah TFR, CPR, dan Unmet Need. Outcome program KB yang terakhir adalah angka kelahiran (TFR) 2,65, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil SKAP. Peningkatan ini, diungkapkannya, menunjukkan bahwa program kita mengalami kemunduran di tahun-tahun terakhir RPJMN 2015-2019. Hal tersebut membutuhkan pemikiran bersama sebab DAK di tahun 2019 memiliki outcome yakni ketiga variable tersebut (TFR, CPR, dan Unmet Need).

Untuk itu dirinya meminta agar secara bersama, provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu agar melakukan sinkronisasi terhadap rencana DAK yang disusun dengan mengacu pada variabel/ indikator kinerja utama BKKBN tadi, sebab salah satu tujuan diberikannya DAK adalah untuk meningkatkan pencapaian program khususnya terhadap program-program yang ada di Kampung KB.

Lanjutnya, indikator CPR NTB memang mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak cukup besar. Peningkatan tersebut bahkan dibarengi dengan meningkatnya TFR. Kondisi ini terbilang aneh, sebutnya, sebab menurut teori seharusnya ketika CPR meningkat maka akan dibarengi dengan turunnya TFR. Dengan kata lain terjadi kondisi ‘anomali’ di NTB, sehingga perlu pemikiran bersama bahwa mungkin ada faktor/ variabel lain di luar CPR terhadap penurunan TFR. Dirinya memberikan kemungkinan, seperti tingginya angka pernikahan usia remaja, yang memang memberikan sumbangan angka terhadap meningkatnya TFR di NTB selama ini. Angka kelahiran pada usia remaja (ASFR 15-19 tahun) di tahun 2018 NTB berada pada angka 53, padahal sasaran yang harus dicapai adalah 48. Hal tersebut kemudian menjadi pemikiran, sehingga menginisiasi munculnya program pendewasaan usia perkawinan. Seluruh kabupaten/ kota sudah mulai melaksanakan program tersebut dengan berbagai inovasi, contohnya di Lombok Barat ada Gamaq (Gerakan Merariq Kodeq).

Ditambahkannya, BKKBN baru saja melaksanakan e-Koren untuk penyusunan anggaran tahun 2020. Hasil Koren tersebut tentunya harus disampaikan ke kabupaten/kota untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing wilayah. Salah satu yang nantinya akan diberikan adalah dana transfer dalam bentuk DAK fisik dan non fisik. Sehingga diharapkan kabupaten/kota dapat mensinkronkan kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Dengan melihat capain yang ada, BKKBN dalam penyusunan anggaran tahun 2019-2020 tentunya membutuhkan sinkronsiasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga apa yang kita hasilkan hari ini semoga dapat segera dikirimkan ke Pusat untuk memperoleh telaah. BKKBN Pusat akan memberikan argumentasi apabila ditemukan terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan petunjuk yang ada”, pungkasnya.

Morena adalah singkatan dari Sistem Pelaporan Perencanaan dan Monitoring, yang merupakan aplikasi milik BKKBN yang dikhususkan sebagai sarana penginputan data online dan monitoring DAK Sub Bidang KB. Sementara Krisna merupakan sistem e-planning baru yang merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang dituangkan ke dalam bentuk satu sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Krisna digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L. Untuk itu diperlukan sinkronisasi data terhadap kedua apliakasi tersebut mengingat pengelola DAK Sub Bidang KB kabupaten/kota juga mengelola dana APBD. (YN)