Depan > Index Berita > KEPALA PERWAKILAN BKKBKN PROVINSI NTB BUKA FORUM KOORDINASI ADVOKASI DAN KIE
KEPALA PERWAKILAN BKKBKN PROVINSI NTB BUKA FORUM KOORDINASI ADVOKASI DAN KIE
Senin, 28 Agustus 2017

​Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin MSi. Jum’at tanggal 25 Agustus 2017, secara langsung membuka pertemuan Forum Koordinasi Advokasi dan KIE Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB. Kegiatan yang dilaksanakan di Grand Madani Hotel Kota Mataram ini, dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai unsur terkait, seperti YCCP (Yayasan Cipta Cara Padu) Provinsi NTB, Pengurus DPD IPeKB Povinsi NTB, Pengurus Pondok Pesantren, Kepala Bidang OPD KB Kabupaten/Kota yang membidangi Advokasi dan KIE, Ketua Cabang IPeKB Kabupaten/Kota serta PLKB/PKB yang desa/kelurahan binaannya sudah terbentuk Kampung KB.

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Provinsi NTB lebih menekankan pentingnya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pencegahan kawin dini melalui Pondok Pesantren. Beliau menyatakan bahwa kita harus sepakat bahwa pimpinan pondok pesantren dan seluruh santrinya harus memiliki persepsi yang sama tentang PUP, yaitu PUP merupakan hal yang sangat penting untuk terus di sosialisasikan dan di lakukan. Saat ini Perwakilan BKKBN Provinsi NTB bersama pondok pesantren, telah merancang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PUP, seperti workshop dan pembuatan buku PUP melalui Pondok Pesantren, Pembentukan PIK-R berbasis Pondok Pesantren, serta diharapkan juga pemberian materi tentang PUP dan GenRe oleh Ponpes kepada santri baru di awal tahun ajaran baru. Pemberian materi PUP ini diharapkan menjadi bekal penyiapan bagi santri untuk memiliki perencanaan dalam kehidupan berkeluarga.

Lebih lanjut, Dr. Drs. Lalu Makripuddin Msi menyatakan bahwa setiap santri diarahkan dan diharapkan untuk mencapai Tegar Remaja, yaitu remaja yang menunda usia pernikahan, remaja yang berprilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, NAPZA, dan HIV/AIDS), bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Sebelumnya, Ketua panitia penyelenggara Mia Oktora S.Sos yang juga Kassubid Advokasi dan KIE, pada laporannya menyatakan bahwa salah satu fungsi BKKBN dalam upaya melakukan pengendalian kuantitas dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) adalah melaksanakan koordinasi advokasi dan KIE. Advokasi dilakukan untuk menciptakan dukungan, membangun konsensus dan mendorong iklim yang kondusif terhadap perubahan perilaku yang diharapkan dari sasaran KIE, sedangkan KIE dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap dan prilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dan program KKBPK. Wujud dari prilaku tersebut, dapat berupa penggunaan kontrasepsi (bagi PUS dan WUS) dan penundaan usia perkawinan (bagi remaja).

“Dengan demikian, KIE merupakan upaya komunikasi untuk menciptakan permintaan/keinginan/kebutuhan (demand creation) bagi PUS, WUS, Keluarga dan Remaja terhadap program KKBPK. Karena itu, mengoptimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui forum koordinasi adalah sangat ungent untuk dilaksanakan,” ucapnya lebih lanjut.

Kegiatan pertemuan Forum Koordinasi Advokasi dan KIE Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB ini, direncanakan akan berlangsung selama dua (2) hari penuh, yaitu tanggal 25 s/d 26 Agustus 2017, yang diisi dengan berbagai materi tentang advokasi dan KIE dengan nara sumber utama berasal dari perwakilan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) Provinsi NTB. (Saiful Anugrahadi).