Berita Terbaru

Senin, 27 Maret 2017
Praya, 23-Maret-2017, Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan bidang PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dalam UU 23 Tahun 2014 yaitu terdiri dari 4 (empat) sub urusan : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB) ,Keluarga Sejahtera Standardisas... selengkapnya
 
Jumat, 17 Maret 2017
(Lombok Barat, 16/03/17) Mewujudkan penerapan kebijakan dan strategi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di seluruh tingkatan wilayah menjadi salah satu bahasan dalam Rakorda yang diselenggarakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi NTB Tahun 2017. “Kegiatan ini sangat strate... selengkapnya
 
Jumat, 17 Maret 2017
Praya, 16-Maret 2017 , Seiring dengan dilaksanakan salah satu icon program KKBPK saat ini ,yaitu  melalui program Kampung Keluarga Berencana ( Kampung KB ), pada hari Kamis, 16-Maret 2017 di kabupaten Lombok Tengah telah dicanangkan kembali kegiatan tersebut disalah satu lokasi yaitu Dusun Kenyalu desa Jango kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Teng... selengkapnya
 
Kamis, 16 Maret 2017
(Lombok Barat, 15/03/17) “Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu lebih diarahkan kepada peningkatan sinergitas dan komitmen antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di semua tingkatan wilayah. Dengan begitu manfaat program KB d... selengkapnya
 
Senin, 13 Maret 2017
Mataram – BkkbN online : Tahun ini, tahun 2017 seharusnya merupakan salah satu periode paling penting bagi kebangkitan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia, juga di daerah kita, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertama, UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Lampiran N, secara tegas m... selengkapnya

Statistik
Pengunjung

Hari ini
12831
Maret 2017
14017
Total Kunjungan
18307