ANALISIS HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 PROVINSI NTB

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Pendataan Keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data Keluarga Berencana, data pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan secara serentak. Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilakukan di setiap tingkatan wilayah seluruh provinsi Indonesia, dengan mendata seluruh Pejabat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Tokoh Nasional, Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat serta seluruh keluarga Indonesia. Pada Pendataan keluarga tahun 2021 diharapkan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga telah dijelaskan bahwa hasil pendataan keluarga menjadi basis data keluarga Indonesia yang pemutakhirannya setiap tahun dengan melalui mekanisme persiapan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi serta pemanfaatan dan penyebarluasan.

Penyelenggaraan Pendataan Keluarga dimaksudkan untuk mengumpulkan cakupan data nasional dan daerah yang meliputi data Demografi, data Keluarga Berencana, data Keluarga Sejahtera dan data Anggota Keluarga. Data keluarga yang diperoleh harus akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Jangkauan pendataan keluarga meliputi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan.

Pendataan Keluarga tahun 2021 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 April – 31 Mei 2021 di seluruh wilayah Indonesia dan akan dilaksanakan oleh kader setempat yang terlatih dan dibantu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Hasil pendataan keluarga dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar melakukan intervensi  terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dan atau akan dilaksanakan, serta sebagai bahan penetapan kebijaksanaan, perencanaan, dan pengendalian. sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

HASIL ANALISIS PK 2021

Berdasarkan cakupan laporan data capaian Portal Aplikasi Pendataan Keluarga Tahun 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021, kiranya dapat dianalisis progress hasil pencapaian Pendataan Keluarga Tahun  2021 di Provinsi NTB, sebagai berikut:

  1. Wilayah Pendataan

Wilayah Pendataan Keluarga tahun 2021 di Provinsi NTB meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kotamadya dengan 116 kecamatan, 142 kelurahan dan 995 desa. Adapun target sasaran kepala keluarga yang harus didata sebanyak 1,550,350 Kepala Keluarga. Berdasarkan cakupan data yang masuk sampai akhir batas pendataan keluarga tahun 2021 (3 Juli 2021), baik data kependudukan, data peserta KB maupun data keluarga sejahtera telah mancapai 99,92 persen atau 1.549.068 Kepala Keluarga (tabel capaian).

Dari tabel diatas, terlihat bahwa total pencapaian Pendataan Keluarga Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.549.068 keluarga atau 99.917 persen dari target sebesar 1.550.350 kelarga. Bila dilihat dari prosentasenya, Kabupaten/Kota yang capaiannya telah mencapai 100 persen adalah adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan capaian keluarga terdata yang belum mencapai 100 persen adalah Kabupaten Dompu 99,617 persen dan Bima 99.192 persen.

  1. Jumlah Keluarga

Dari gambaran data yang masuk, jumlah keluarga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebanyak 1.549.068 Kepala Keluarga (grafik 1).

Bila dianalisis dari angka absolut pencapaian tingkat kabupaten/kota, terlihat bahwa jumlah KK tertinggi Pendataan Keluarga Tahun 2021 adalah Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah keluarga terdata mencapai 420.165 keluarga dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah keluarga terdata sebanyak 36.718 keluarga. Namun bila dilihat prosentase penyebarannya, terlihat bahwa sebaran terbanyak 27,17 persen KK berada di Kabupaten Lombok Timur, di ikuti Lombok Tengah 21.58 persen, Lombok Barat 14.21 persen dan Kabupitan Bima 8.16 persen. Sedangkan sebaran KK terendah sebanyak 2.37 persen KK ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

  1. Peserta KB Aktif

Secara umum, pengertian Peserta KB Aktif (PA) adalah pasangan usia subur (PUS) yang secara terus menerus menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi dengan kehamilan. Gambaran tingkat kesertaan PUS menjadi peserta KB aktif di Provinsi NTB hasil PK 2021 tercatat sebanyak 537.208 akseptor atau 58,88 persen dari Pasangan Usia Subur (PUS) senyatanya sebanyak 925.664 pasangan.

Analisis pencapaian tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan grafik 2, terlihat bahwa pencapaian peserta KB aktif tertinggi berdasarkan angka absolutnya adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 137.322 akseptor dan terendah adalah Kota Bima sebanyak 12.059 akseptor.

Namun, bila dianalisis prosentase capaian peserta KB aktif terhadap PUS menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tertinggi pencapaiannya adalah Kabupaten Lombok Utara dengan capaian 67,34 persen dan terendah adalah Kota Bima sebanyak 52,48 persen. Kabupaten/kota yang prosentase capaiannya terhadap PUS rata-rata dibawah provinsi ( 58,88 % ) adalah Kota Mataram 56,19 persen, Lombok Tengah 55,69; Sumbawa Barat 67,40 persen; Lombok Timur 54,86 persen; dan Kota Bima 52,48 persen.

  1. Peserta KB Aktif MKJP

Peserta KB aktif hasil PK 2021 yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi NTB tercatat sebanyak 145.249 akseptor atau 27,07 persen dari total peserta KB Aktif MKJP Provinsi NTB yang sebesar 537.208  akseptor (grafik 3)

Bila di analisis pencapaian MKJP tingkat Kabupaten/Kota, maka yang tertinggi pencapaiannya berdasarkan angka absolutnya adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 29.892 akseptor dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 4.428 akseptor. Namun, bila di analisis pencapaian Peserta KB Aktif MKJP hasil PK 2021 berdasarkan prosentasenya, terlihat bahwa yang tertinggi adalah Kota Bima dengan capaian 43,03 % dan terendah adalah Lombok Tengah dengan prosentase 17,80 %. Kabupaten/kota yang capaian MKJP nya di bawah rata-rta Provinsi (27,77 %) berturut-turut adalah Lombok Timur 21,77 persen; dan Lombok Tengah 17,80 persen.

  1. PUS BUKAN PESERTA KB

Jumlah PUS yang belum menggunakan alat kontrasepsi hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Provinsi NTB, termasuk cukup tinggi. Dari total 925.664 PUS yang ada, terdapat 388.456 PUS atau 41,12 persen diantaranya belum menggunakan alat Kontrasepsi (tabel 2).

Bila di analisis dari factor penyebab PUS belum menggunakan alat kontrasepsi, terlihat bahwa faktor penyebab tertinggi adalah hamil 47.801 PUS atau 4,97 persen, disusul kemudian oleh ingin anak segera sebanyak 44.267 PUS atau 4,55 persen, Ingin Anak Ditunda (IAD) sebanyak 2.974 PUS atau 0,34 persen dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebanyak 560 PUS atau 0,07 persen dari total PUS yang belum ber KB.

  1. Unmet Need

Unmet need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak (definisi standar); dan/atau mereka yang “unmet need” karena resiko kesehatan, suami ke luar negeri (TKI), alokon yang tidak cocok dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).

Dari 925.664 jumlah PUS hasil PK 2021 di Provinsi NTB, terdapat 287.245 PUS belum menggunakan alat Kontrasepsi atau 27,32 persen, dan sebanyak 197.657 PUS atau 20,32 persen diantaranya adalah Unmet Need (grafik 6).

Hasil analisis angka absolute unmet need berdasarkan tingkat kabupaten/kota terlihat sangat bervariasi mulai dari yang tertinggi 60.136 PUS di Kabupaten Lombok Timur sampai yang terendah 5.252 PUS di Kabupaten Bima. Namun bila dianalisis berdasarkan prosentasenya terlihat bahwa kabupaten/kota yg memiliki angka unmetneed tertinggi adalah Sumbawa Barat yang mencapai 24,36 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Lombok Utara sebesar 14,12 persen. Adapun kabupaten/kota yang memiliki unmet need di atas rata-rata provinsi (20,32%) adalah Kabupaten Bima 22,86 persen, Kota Mataram 22,93 persen, Lombok Tengah 23,90 persen; , Lombok Timur 24,03 persen;  dan Sumbawa Barat 24,36 persen.

Demikianlah gambaran analisis hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021. Meskipun data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 belum dapat di analisis secara menyeluruh (data kependudukan, data keluarga berencana dan data pembangunan keluarga), namun dari data sementara di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga di Nusa Tenggara Barat hasil pendataan keluarga tahun 2021 adalah sebanyak 1.549.068 keluarga, dengan prevalensi peserta KB aktif sebanyak 58,88 persen dan angka unmetneed mencapai 20,32 persen. (Saiful Anugrahadi/dari berbagai sumber).

 

Oleh : Saiful Anugrahadi, Penyuluh KB Madya